Padang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat membantah dugaan Rapat Koordinasi (Rakor) kepala SD dan SMP di rumah dinas bupati bermuatan politik.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Salim Muhaimin menyampaikan Rakor yang digelar 18 September itu hanya membahas tantangan serta peluang dunia pendidikan ke depan, sekaligus sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum merdeka belajar.
"Ini penting kita lakukan, karena pendidikan adalah fondasi daerah dan bangsa ini. Tanpa pendidikan yang berkualitas, mau kita bawa ke mana daerah ini, " ujar Salim di Painan, Sabtu.
Pada 18 September beredar surat undangan Rakor di rumah dinas bupati dari Kepala Dinas Pendidikan. Surat tersebut memicu berbagai reaksi, baik positif maupun negatif, apalagi jelang pemilihan kepala daerah serentak.
Salim melanjutkan ada pun pembahasan dalam Rakor antara lain mengupgrade Visi misi sekolah, sesuai dengan visi-misi daerah, Profil Pelajar Pancasila dan digitalisasi Sekolah.
Sekolah wajib melaksanakan perencanaan berbasis Data (Rapor Mutu Pendidikan), masih ada sekolah yg belum mengakses Raport Pendidikan.
"Mengoptimalkan Pelaksanaan Kinerja Guru/Kepala Sekolah, melalui PMM Kinerja," terang Salim.
Salim melanjutkan kemudian mengoptimalkan peran dan kinerja guru PPPK di setiap satuan pendidikan serta mengikuti disiplin sebagai ASN sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Mengevaluasi pelaksanaan merdeka belajar sebagai kurikulum nasional. Sebab Pesisir Selatan termasuk daerah yang dianggap mampu dalam pelaksanaannya.
Bahkan berdasarkan assesment Kementerian Pendidikan, minat guru untuk belajar di Pesisir Selatan melonjak tinggi sejak tiga tahun terakhir, kedua tertinggi setelah Kota Padang.
"Kami sekaligus mengevaluasi implementasi kurikulum merdeka," ujarnya.
Selanjutnya orientasi akreditasi sekolah, berbasis pendidikan karakter dan LITNUM. Pengelolaan Program Indonesia Pintar (PIP), agar semua usia sekolah mendapatkan pendidikan berkualitas serta mencegah siswa putus sekolah.
Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, Bupati Risma Yul Anwar menjadikan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai arus utama, salah satunya melalui sektor pendidikan.
Pemerintah kabupaten sangat menyadari pentingnya bagi daerah menyiapkan generasi yang berdaya saing, tak hanya secara regional dan nasional, akan tetapi berskala internasional.
Pesisir Selatan tidak ingin kehilangan momentum Indonesia Emas 2045. Putera daerah mesti menjadi tuan di rumahnya sendiri, bukan sebagai penonton.
"Karena itu mereka mesti kita persiapkan dari sekarang. Kita ingin putera-puteri Pesisir Selatan kelak memiliki andil yang kuat dalam tataran kebijakan secara nasional," tuturnya. *
Pemkab Pesisir Selatan tepis isu politik dalam Rakor kapala sekolah
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Salim Muhaimin. (ANTARA/Teddy Setiawan)
