Solok (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Solok, Sumatera Barat melarang satuan pendidikan taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), dan sekolah menengah pertama (SMP) baik negeri ataupun swasta menggelar acara wisuda saat perpisahan.
Wali Kota Solok Ramadhani Kirana Putra di Solok, Kamis meminta kepada pihak sekolah untuk menyosialisasikan terkait pelarangan pelaksanaan wisuda di sekolah. Karena menurut dia proses belajar mereka belum berhenti dan masih berlanjut.
"Ke depan bagi TK, SD dan SMP di Kota Solok baik negeri ataupun swasta tidak ada lagi wisuda, hal ini untuk segera disosialisasikan. Karena proses belajarnya belum berhenti dan masih berlanjut," kata dia.
Lebih lanjut, Wako Solok juga meminta peraturan untuk menyederhanakan seragam sekolah. Jika sekarang ada enam macam misalnya, nanti dikurangi menjadi empat macam saja.
Wako Solok juga meminta agar proses belajar mengajar yang dimaksimalkan sekolah hanya sampai hari Jumat, hari Sabtu jadikan hari meningkatkan kreativitas dan kegiatan lain seperti gotong royong.
"Saat ini sudah nampak berkurang jiwa gotong royong dan kepedulian antarsesama di lingkungan masyarakat. Kita mulai dari lingkungan Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah," kata dia.
Ia juga menyampaikan bahwa pada tahun 2025 ini sangat berat, di mana pemerintah daerah dihadapi dengan efisiensi anggaran.
"Kita harus mengurangi anggaran sebesar Rp106 miliar untuk menghindari tunda bayar di akhir tahun 2025. Perlu kita bersama saling memahami situasi dan kondisi saat ini," katanya.
Kendati demikian di tengah keterbatasan anggaran, Ramadhani mengapresiasi sekolah-sekolah yang melaksanakan kegiatan non budgeting di luar APBD dan APBN. Seperti beberapa hari lalu SMPN 3 Kota Solok menggelar turnamen futsal, dan sekolah lain yang akan melaksanakan kegiatan.
Di samping itu, Wako Solok juga mengucapkan terima kasih kepada para guru yang sudah sekian lama mengabdi di Kota Solok dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Ia mengatakan ke depan terobosan baru dunia pendidikan yang diperlukan untuk generasi penerus yang lebih baik ke depannya.
Saat ini mengukur keberhasilan pendidikan dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sekarang rata-rata 11 tahun delapan bulan, kurang sedikit dari 12 tahun.
Wako juga memberikan pesan khusus untuk bersama berkontribusi, bersinergi, bekerja sama dalam mencapai tujuan pembangunan. Perlu bersama mengimplementasikan sesuatu yang menjadi persyaratan dan ketentuan dalam dunia pendidikan.
"Banyak problem yang kita hadapi, kami berharap lebih intens berkomunikasi antara kepala sekolah dan guru untuk membuka ruang komunikasi seluas-luasnya kepada orang tua. Banyak perilaku yang kurang baik di luar pengawasan kita guru. Untuk lebih maksimal mari kita buka ruang komunikasi lebih luas lagi," kata Dhani.
