Painan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumbar mengungkapkan pengerjaan poros penghubung kawasan transmigrasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) Lunang-Silaut bakal diusulkan pada 2022 melalui dana Tugas Pembantuan (TP).
"Kalau diterima pemerintah pusat, mungkin kegiatannya baru bisa dimulai pada 2023," ungkap Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi, Mimi Rianti Zainul di Painan, Selasa (6/12).
Ia mengakui, jalan poros penghubung dua kecamatan yang sepanjang 12,64 Kilometer di kawasan transmigrasi itu hingga kini masih koral dan belum pernah tersentuh aspal.
Untuk 2023, pemerintah kabupaten bakal mengusulkan pengaspalan jalan sepanjang 25,65 Kilometer diantaranya poros Lunang III-Silaut III di kawasan transmigrasi. Jalan Silaut III-Silaut IV dan Jalan Lubuk Serik ke Silaut II.
Menurutnya, pembukaan dan perbaikan jalan di wilayah transmigrasi, mengacu pada dampak ekonominya. Berbeda dengan jalan kabupaten yang berdasarkan usulan.
"Jadi, memang ada perbedaan antara jalan kabupaten dengan jalan transmigrasi. Sekarang posisinya memang agak rancu," terangnya.
Sebelumnya, transmigran Kecamatan Silaut dan Lunang berharap pemerintah kabupaten segera menyelesaikan jalan penghubung kawasan transmigrasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) itu.
Yogi Irwanto (42) mengatakan, konektivitas adalah kebutuhan mutlak untuk memacu laju pengembangan kawasan dan proses pembangunan perekonomian masyarakat transmigrasi, karena diyakini mampu meningkatkan transaksi dan perputaran modal.
"Kalau ini terjadi, daya ungkitnya sangat luar biasa. Di sini punya potensi komoditi ekspor (kelapa sawit) terbesar di Pesisir Selatan. Belum lagi jagung, ubi kayu dan kedeleinya," ungkapnya.
Kawasan KTM Lunang Silaut merupakan daerah transmigrasi yang terintegrasi dalam satu kawasan yang dibuka Presiden Soeharto pada 1973 dan 1978, namun kini masih belum didukung infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan yang memadai dalam menunjang kegiatan ekonomi.
Ia menjelaskan, konektivitas di lingkup kecamatan maupun antar kecamatan di kawasan KTM masih sangat rendah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, dari 239 Kilometer panjang ruas jalan di Silaut, 105,7 rusak berat.
Rusak sedang 61,42 Kilometer dan sisanya rusak ringan dan jalan berkondisi baik.
Sedangkan di Kecamatan Lunang, jalan dengan kondisi rusak berat mencapai 189,30 Kilometer dari total 313 Kilometer panjang ruas jalan yang ada.
"Sementara sepanjang 77,75 Kilometer jalan kabupaten di Lunang rusak sedang dan sisanya berkondisi rusak ringan dan baik. Dua kecamatan ini paling parah dari 15 kecamatan di Pesisir Selatan," terangnya.
Menurutnya, perluasan konektivitas antar kecamatan dan pemingkatan kualitas jalan berkondisi baik di internal kecamatan di kawasan KTM Lunang-Silaut musti segera ditingkatkan, sehingga distribusi barang dan jasa menjadi lancar.
Selama ini, warga di KTM harus berbiaya mahal untuk memenuhi kebutuhan pokok, mengingat jarak tempuh yang cukup jauh, lebih dari 16 Kilometer. Sementara jarak ke Lunang hanya sekitar 10 Kilometer.
Jika jalan poros kawasan Lunang-Silaut itu selesai, kebutuhan logistik warga trans Silaut bisa dipasok dari Lunang. Akses layanan kesehatan yang lebih baik semakin dekat dan mobilitas karyawan pabrik pengolahan kelapa sawit pun kian lancar.
"Selain itu juga bisa dijadikan jalur alternatif Painan-Muko-Muko, Provinsi Bengkulu," ujarnya.
Secara terpisah, Camat Silaut, Syamwil mengaku perkembangannya belum sesuai harapan, hanya sekitar 1 Kilometer yang sudah diaspal. Sisanya yang lebih kurang sepanjang 11 Kilomter baru sebatas jalan koral.
Sementara, pihak kecamatan dan nagari selalu mengusulkan peningkatan kualitas poros Lunang-Silaut KTM melalui forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), mulai tingkat nagari sampai kabupaten.
Namun hingga kini masih belum teralisasi, tanpa ada kejelasan. Ruas itu merupakan satu-satunya penghubung utama antara Lunang dan Silaut dalam kawasan KTM, sekaligus sebagai penunjang kegiatan ekonomi masyarakat.
"Kami kurang tau juga apa alasan pastinya, tapi yang pasti sampai kini masih seperti itu saja kondisinya. Kami tentu juga berharap, semoga pembangunan jalan poros segera terealisasi," ujarnya.
Padahal, ulas camat, KTM Silaut kini masuk dalam 52 kawasan prioritas pembangunan transmigrasi nasional. Karena itu, daerah pun harus melakukan pendampingan percepatan pembangunannya.
Terkait peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan berkondisi baik di Silaut, camat menegaskan dirinya terus berkoordinasi dengan Dinas PUTR Pesisir Selatan terkait kelanjutan jalan poros itu. (*)
Pemkab Pessel usulkan pengerjaan jalan KTM Lunang-Silaut 2023
Perbaikan jalan (ANTARA/M Riezko Bima Elko P/21)
