Padang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melalui Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura setempat memaparkan rencana prioritas terkait pemulihan lahan pertanian yang terdampak bencana pada tahun anggaran 2025.
"Pada 2025 ada beberapa rencana strategis yang sudah kita susun di antaranya pembangunan jaringan irigasi tersier bagi petani," kata Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Barat Febrina Tri Susila Putri di Padang, Minggu.
Febrina mengatakan pascabencana banjir lahar dingin yang melanda Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar medio Mei 2023, sejumlah irigasi pertanian milik masyarakat rusak parah bahkan sudah tidak berfungsi.
Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan yang dihantam banjir bandang pada 7-8 Maret 2024. Namun, untuk perbaikan di Pesisir Selatan menjadi kewenangan dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumbar.
Ia menyampaikan kewenangan perbaikan irigasi di daerah terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, perbaikan irigasi primer merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai. Kemudian, irigasi sekunder berada di bawah kendali Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumbar.
Sementara, perbaikan irigasi tersier seperti kondisi yang terjadi di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar sepenuhnya berada di bawah kewenangan Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumbar.
Tidak hanya itu, pada 2025 Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura juga memprioritaskan pengadaan alat dan mesin pertanian atau alsintan prapanen dan pascapanen bagi petani di lokasi-lokasi terdampak bencana alam.
"Tetapi, alsintan ini akan kita utamakan dulu untuk pascapanen pengolahan," kata dia.
Hal tersebut sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)yang memfokuskan peningkatan nilai tambah melalui kebijakan hilirisasi. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat sektor pertanian maupun pertumbuhan ekonomi daerah.
