Jadi polemik, Gerindra kemungkinan minta batalkan pembahasan RUU HIP

id RUU HIP,Gerindra,DPR RI

Jadi polemik, Gerindra kemungkinan minta batalkan pembahasan RUU HIP

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bertemu Menteri Agama Fachrul Razi, di Kantor Kemenag, Jakarta, Kamis. (Istimewa)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan dengan melihat polemik yang terjadi terkait Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), maka partainya kemungkinan akan meminta agar RUU tersebut dibatalkan.

"Melihat polemik yang ada saat ini maka bukan tidak mungkin kami akan meminta agar RUU HIP ditinjau ulang atau dibatalkan dengan melihat situasi dan kondisi saat ini," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

Namun menurut dia, partainya akan membicarakan terkait RUU HIP ditingkat DPP dengan meminta pendapat Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Setelah itu menurut dia baru akan disampaikan sikap resmi partainya terkait RUU HIP tersebut.

Dia juga membantah kabar yang beredar bahwa Gerindra menjadi pengusul RUU tersebut yang kemudian menjadi polemik di masyarakat.

"Kami tidak mengusulkan RUU HIP, kalau ada berita-berita seperti itu maka perlu diluruskan bahwa Gerindra tidak pernah mengusulkan RUU tersebut," ujarnya.

Dasco yang merupakan Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan partainya mendengar banyak masukan dari berbagai unsur dan komponen masyarakat sehingga bukan dari kalangan ormas Islam saja.

Dia mencontohkan, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesional dan purnawirawan juga memberikan masukan kepada DPR RI dan lembaga legislatif tersebut akan memperhatikan masukan tersebut untuk nanti ditindaklanjuti.

"Karena DPR memang sudah berjanji kepada masyarakat bahwa DPR periode 2019-2024 akan lebih banyak mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat," katanya.

Dasco mengatakan pada awalnya, pihaknya setelah membaca Naskah Akademik RUU HIP adalah penguatan terhadap ideologi Pancasila. Namun menurut dia, dalam perkembangannya, partainya belum tahu lebih lanjut karena belum ada Daftar Inventarisir Masalah (DIM) yang disampaikan pemerintah dan fraksi-fraksi di DPR.