Padang (ANTARA) - Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar) Muzli M Nur menegaskan infrastruktur jalan yang memadai berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di provinsi tersebut.
"Keberadaan ruas jalan yang penting bagi masyarakat diharapkan masuk dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sumbar 2025-2045," kata anggota DPRD Provinsi Sumbar Muzli M Nur di Padang, Rabu.
Salah satunya ialah ruas jalan Tapus-Muaro Sungai Lolo yang terletak di Kabupaten Pasaman. Akses transportasi ini merupakan bagian dari jaringan jalan strategis provinsi yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Jalan Tapus-Muaro Sungai Lolo merupakan akses utama bagi masyarakat di tiga nagari yakni Nagari Tapus, Nagari Muaro Sungai Lolo dan Nagari Rabi Jonggor yang mayoritas bergantung pada sektor pertanian maupun perdagangan.
Hal tersebut beriringan dengan momentum dimana DPRD Sumbar sedang merampungkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RTRW Sumbar 2025-2045, dan telah disepakati dalam sidang paripurna pada Senin (17/3).
Anggota Komisi IV DPRD Sumbar tersebut mengatakan awalnya ruas jalan Tapus-Muaro Sungai Lolo tidak tercantum dalam dokumen Ranperda RTRW 2025-2045 yang kini sedang dalam tahap evaluasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Dalam Ranperda RTRW Sumbar 2025-2045 ada ruas jalan yang masuk kategori kolektor primer dua namun terlupakan yaitu ruas jalan Tapus-Muaro Sungai Lolo," katanya.
Padahal keberadaan jalan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat untuk menunjang aktivitas perekonomian, pendidikan serta akses kesehatan termasuk memperlancar distribusi hasil bumi.
"Jika jalan ini tidak masuk dalam RTRW Sumbar 2025-2045, maka anggaran pembangunan dan pemeliharaannya tidak dapat dialokasikan di masa mendatang," kata dia.
Ia menambahkan, jalan Tapus-Muaro Sungai Lolo sempat mendapatkan alokasi anggaran untuk perbaikan pada 2020, namun karena belum masuk dalam RTRW terbaru maka tidak ada kepastian untuk kelanjutan pembangunannya.
"Saya minta agar ruas jalan Tapus-Muaro Sungai Lolo dimasukkan dalam RTRW Sumbar 2025-2045 saat evaluasi di Kemendagri. Sebab ini menyangkut kesejahteraan masyarakat luas di Pasaman dan Pasaman Barat," katanya.
