Padang (ANTARA) - Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat (Sumbar) bersama Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) memperkuat peran masyarakat sipil dan demokrasi melalui kerja sama dua lembaga.
"Kerja sama ini bertujuan mendukung program Building Enabling Environment and Strong Civil Society in Indonesia atau Basis yang diinisiasi YAPPIKA dalam memperkuat peran akademisi dan mahasiswa dalam pemberdayaan masyarakat serta advokasi kebijakan publik," kata Direktur YAPPIKA Fransiska Fitri di Padang, Senin.
Basis merupakan program yang mendorong tercipta lingkungan pendukung bagi masyarakat sipil di Indonesia agar lebih inklusif dan representatif.
Selain itu, program ini diharapkan berkontribusi terhadap tumbuhnya masyarakat sipil yang efektif kuat dan independen dalam mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik, hak asasi manusia dan kebebasan sipil, serta ruang demokrasi yang lebih besar di tanah air.
Ia mengatakan universitas memiliki peran strategis dalam mendukung demokrasi dan keterlibatan masyarakat sipil. Perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai penggerak perubahan sosial.
"Kemitraan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi akademisi dalam memperkuat demokrasi serta mendorong kebijakan yang inklusif serta berbasis hak masyarakat," ujarnya.
Dia mengatakan saat ini masyarakat sipil menghadapi berbagai tantangan dalam menegakkan demokrasi, termasuk isu kebebasan berpendapat, keterbukaan informasi publik serta peran hukum dalam menjamin hak-hak sipil.
Oleh karena itu, kerja sama antara perguruan tinggi dan YAPPIKA diharapkan bisa menjadi suatu solusi dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat sipil.
Menurut dia, penting adanya suatu strategi penegakan demokrasi baik melalui advokasi kebijakan, peningkatan literasi hukum maupun kolaborasi antara akademisi, masyarakat sipil dan pemerintah.
Wakil Rektor IV Unand Henmaidi mengatakan kolaborasi tersebut sejalan dengan visi Unand, yakni memperkuat peran akademisi dalam pembangunan sosial dan hukum di Indonesia.
"Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam menghubungkan dunia akademik dengan realitas sosial, terutama dari segi aspek perlindungan masyarakat sipil maupun demokrasi," katanya.
Ia mengatakan kerja sama ini kian menegaskan komitmen perguruan tinggi tertua di luar Jawa itu dalam mendukung penguatan masyarakat sipil dan demokrasi, serta berperan aktif menghasilkan penelitian yang mampu memberikan dampak bagi kebijakan publik serta pembangunan sosial di Indonesia.
