Puluhan mahasiswa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumatara Barat (BEM-SB) menyampaikan aspirasi mereka menolak RUU Haluan Idiologi Pancasila di DPRD Sumbar di Padang, Selasa .
Salah seorang perwakilan mahasiswa Ikhsan Guciano mengatakan mereka mengetahui kalau RUU HIP memang saat ini sudah ditunda pembahasannya, namun mereka menginginkan untuk dibatalkan.
Ia menjelaskan saat ini lebih 6.000 orang kehilangan pekerjaan diakibatkan pandemi COVID-19 dan harusnya pemerintah memikirkan hal tersebut, bukan malah melakukan pembahasan undang-undang HIP.
“Kami ingin itu dibatalkan dan fikirkan kondisi masyarakat saat ini," ujar dia.
Mereka meminta agar DPRD Sumbar membuat pernyataan sikap yang sama menolak RUU KIP, karena mereka beranggapan sebagai wakil rakyat harus sama dengan rakyat.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman mengatakan DPRD Sumbar sudah memiliki kesepakatan menolak RUU tersebut ketika salah satu kelompok masyarakat menyuarakan hal tersebut
“Sebelum adek-adek datang kami dan Ketua DPRD Sudah melakukan kesepakatan dengan aksi sebelumnya, dimana tokoh masyarakat Sumbar menolak untuk adanya undang-undang HIP," jelas dia.
Ia mengatakan aspirasi tersebut akan disampaikan oleh DPRD secara kelembagaan kepada pemerintah pusat sebagai aspirasi daerah.
“Seperti aspirasi sebelumnya yang sudah disampaikan oleh salah satu organisasi masyarakat terkait RUU HIP ini, aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa juga akan ditindaklanjuti secara kelembagaan di DPRD dengan meneruskannya ke pemerintah pusat sebagai aspirasi daerah,” terangnya.
Salah seorang perwakilan mahasiswa Ikhsan Guciano mengatakan mereka mengetahui kalau RUU HIP memang saat ini sudah ditunda pembahasannya, namun mereka menginginkan untuk dibatalkan.
Ia menjelaskan saat ini lebih 6.000 orang kehilangan pekerjaan diakibatkan pandemi COVID-19 dan harusnya pemerintah memikirkan hal tersebut, bukan malah melakukan pembahasan undang-undang HIP.
“Kami ingin itu dibatalkan dan fikirkan kondisi masyarakat saat ini," ujar dia.
Mereka meminta agar DPRD Sumbar membuat pernyataan sikap yang sama menolak RUU KIP, karena mereka beranggapan sebagai wakil rakyat harus sama dengan rakyat.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman mengatakan DPRD Sumbar sudah memiliki kesepakatan menolak RUU tersebut ketika salah satu kelompok masyarakat menyuarakan hal tersebut
“Sebelum adek-adek datang kami dan Ketua DPRD Sudah melakukan kesepakatan dengan aksi sebelumnya, dimana tokoh masyarakat Sumbar menolak untuk adanya undang-undang HIP," jelas dia.
Ia mengatakan aspirasi tersebut akan disampaikan oleh DPRD secara kelembagaan kepada pemerintah pusat sebagai aspirasi daerah.
“Seperti aspirasi sebelumnya yang sudah disampaikan oleh salah satu organisasi masyarakat terkait RUU HIP ini, aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa juga akan ditindaklanjuti secara kelembagaan di DPRD dengan meneruskannya ke pemerintah pusat sebagai aspirasi daerah,” terangnya.
