Edukasi dan sosialisasi program BPNT digelar Pemkab Solok untuk pendamping PKH

id BPNT,Gusmal,TKSK

Edukasi dan sosialisasi program BPNT digelar Pemkab Solok untuk pendamping PKH

Bupati Solok, Gusmal saat memberikan arahan pada edukasi dan sosialisasi BPNT di Arosuka, Selasa. (ANTARA/Tri Asmaini)

Arosuka (ANTARA) - Edukasi dan sosialisasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok untuk pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) guna menyamakan persepsi dan pemahaman pelaksana BPNT.

"Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu bantuan sosial pangan yang disalurkan non tunai dari pemerintah ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) senilai Rp 110.000 melalui mekanisme uang elektronik," kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok, Yandra di Arosuka, Selasa.

Uang elektronik yang digunakan hanya diperbolehkan untuk membeli bahan pangan (seperti beras dan telur) di toko bahan pangan atau disebut E-Warung yang bekerja sama dengan Bank penyalur.

Menurutnya, diadakan sosialisasi program beras sejahtera (rastra) yang berubah menjadi BPNT ini diharapkan memberikan pemahaman instansi terkait di pusat maupun di daerah mengenai kebijakan dari program BPNT ini.

Selain itu, edukasi juga diharapkan memberi pemahaman kepada Keluarga Penerima manfaat (KPM) tentang tujuan dan mekanisme pemanfaatan dari program BPNT tersebut.

Ia berharap pendamping PKH dan tim koodinasi penanggulangan kemiskinan memberikan informasi tentang bagaimana mekanisme pengajuan program BPNT yang akan dilaksanakan di lapangan.

Sasaran edukasi dari program ini adalah Pemerintah daerah termasuk tim Koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK), Tim koordinasi bantuan pangan, Perangkat Nagari, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta para pendamping PKH.

Sementara itu, Bupati Solok Gusmal mengatakan pentingnya edukasi dan sosialisasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini untuk menyamakan persepsi dan pemahaman pelaksana pemberi bantuan nantinya.

"Saya mengharapkan peran aktif desa atau nagari untuk mengawal data agar warganya yang tidak mampu bisa diusulkan masuk Basis Data Terpadu (BDT) sebagai penerima bantuan sosial," ujarnya.

Ia meminta kepada pelaksana seperti tim koordinasi Bansos Pangan, dinas sosial, TKSK, pendamping PKH serta pihak terkait lainnya untuk bekerja secara maksimal dalam melaksanakan program ini.

"Termasuk Bulog agar penyaluran bantuan beras ke masyarakat kualitasnya terjaga dan jangan sampai terlambat," ujarnya.

Selain itu, seluruh Camat, Wali Nagari, dan pendamping PKH agar segera menyosialisasikan program BPNT ini ke masyarakat khususnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar mereka mengerti prosesur penerimaan bantuan.
Pewarta :
Editor: Joko Nugroho
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar