Sawahlunto (ANTARA) - Wali Kota Sawahlunto, Sumatera Barat Riyanda Putra menegaskan komitmennya dalam meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN), efektivitas kerja, serta efisiensi anggaran, guna memastikan pelayanan publik yang lebih optimal dan berdaya guna.
Untuk itu, sejumlah langkah strategis telah dirancang dan disosialisasikan, termasuk penerapan sistem berbasis data, peningkatan sosialisasi kebijakan, serta penguatan kolaborasi lintas sektor.
“Langkah ini selain sesuai dengan visi misi yang kami sampaikan dalam kampanye dulu, juga merupakan realisasi dari prinsip good governance, yakni pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, kebijakan ini juga mengacu pada prinsip akademis yakni New Public Management (NPM), yang menekankan efisiensi, efektivitas, dan inovasi dalam birokrasi pemerintahan,” kata Wali Kota Riyanda Putra, di Sawahlunto, Sabtu.
Sebagai upaya menciptakan budaya kerja yang lebih profesional dan produktif, Wali Kota Riyanda menginstruksikan ASN untuk meningkatkan disiplin waktu, kebersihan lingkungan kerja, serta efektivitas dalam pertemuan dan rapat kerja.
“ASN harus menjadi role model dalam produktivitas dan profesionalisme. Disiplin dalam jam kerja serta lingkungan yang tertata dengan baik akan menciptakan atmosfer kerja yang kondusif dan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik,” kata dia.
Instruksi ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur kewajiban ASN dalam mematuhi jam kerja dan menjaga etika profesional.
Kemudian dalam menjaga sustainability fiskal daerah, dia menyebut kebijakan efisiensi anggaran bersifat final dan wajib dijalankan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Efisiensi ini tidak hanya dimaksudkan untuk penghematan belanja, tetapi juga sebagai langkah alokasi anggaran yang lebih strategis dan berdampak besar bagi masyarakat.
Salah satu implementasi kebijakan ini adalah pengurangan kegiatan seremonial yang tidak memberikan dampak signifikan, serta fokus pada kegiatan yang memiliki multiplier effect bagi masyarakat.
“Anggaran harus digunakan secara cermat dan tepat sasaran. Efisiensi bukan berarti menurunkan kualitas pelayanan, melainkan mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk program-program yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya menjelaskan.
Wali Kota Riyanda dan Wakil Wali Kota Jeffry Hibatullah mendorong transformasi sistem kerja berbasis teknologi dan data sebagai bagian dari smart governance, yang menekankan pemanfaatan digitalisasi dan otomatisasi dalam meningkatkan efisiensi layanan.
Salah satunya melalui pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk BPJS Kesehatan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan kesehatan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Pemutakhiran data yang akurat akan membantu kami dalam mengambil kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dengan teknologi yang ada, validasi data dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat,” kata Wawako Jeffry.
Konsep ini sejalan dengan tren global dalam administrasi publik yang mengadopsi e-Government dan data-driven decision making, di mana kebijakan didasarkan pada analisis data real-time untuk meningkatkan efektivitas layanan.
Setelah itu dalam menghadapi musim hujan dan potensi bencana, Wali Kota Riyanda meminta OPD yang memiliki peran pelayanan langsung kepada masyarakat untuk meningkatkan sosialisasi terkait mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.
“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang jelas tentang langkah-langkah pencegahan dan mitigasi yang bisa dilakukan,” katanya.
Untuk aspirasi masyarakat, dia mengarahkan Pemkot juga membuka jalur kritik dan umpan balik yang lebih konstruktif, dengan prinsip bahwa setiap masukan yang didukung oleh data dan pengalaman nyata akan dijadikan bahan evaluasi kebijakan.
“Kami tidak menutup diri terhadap kritik. Justru, kami ingin membangun ekosistem kebijakan yang partisipatif, di mana masyarakat dan pemerintah saling melengkapi dalam menciptakan solusi,” kata dia.
Langkah-langkah ini menegaskan komitmen Kepala Daerah Kota Sawahlunto dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih disiplin, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Dengan mengurangi pemborosan anggaran, mempercepat transformasi digital, meningkatkan partisipasi publik, serta memperkuat respons terhadap isu-isu strategis, pemerintah daerah optimis dapat mencapai pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Masyarakat diimbau untuk turut berperan dalam mendukung program ini, baik melalui partisipasi aktif dalam pengawasan kebijakan, memberikan masukan yang membangun, maupun menjaga fasilitas publik agar tetap terawat dan berfungsi dengan baik.
