Padang (ANTARA) - Gubernur Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi mengatakan implementasi sejumlah program unggulan akan tetap direalisasikan di tengah efisiensi anggaran dengan memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) hingga pengembangan potensi sumber daya alam yang belum tergarap.
"Pascadilantik Presiden, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota bersinergi memikirkan bagaimana merealisasikan program unggulan menyusul efisiensi anggaran," kata Gubernur Provinsi Sumbar Mahyeldi di Padang, Jumat.
Menurut eks Wali Kota Padang tersebut, masih banyak sumber pendapatan daerah yang bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD. Selain sektor pariwisata, Sumbar juga membidik pajak kendaraan bermotor sebagai tambahan pemasukan daerah.
Gubernur juga telah menerbitkan surat edaran yang berisi seluruh pengusaha yang berinvestasi atau berusaha di Ranah Minang wajib mengantongi atau mengurus nomor pokok wajib pajak (NPWP).
"Selain wajib memiliki NPWP, para pengusaha ini juga harus bekerja sama dengan Bank Nagari yang merupakan bank milik Pemerintah Provinsi Sumbar," ujar Mahyeldi.
Gubernur juga akan memaksimalkan peran perantau Minangkabau yang tersebar di banyak negara untuk mau bekerja sama membangun Provinsi Sumbar di tengah dampak efisiensi anggaran. Para perantau yang sukses di berbagai bidang diharapkan berkontribusi lebih seperti berinvestasi di kampung halaman.
Terakhir, untuk menjalankan berbagai program unggulan yang dijanjikan saat masa kampanye gubernur setempat akan mengajukan pinjaman Sukuk atau surat berharga jangka panjang.
"Kita sudah berdiskusi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan perwakilan Kementerian Keuangan di Sumbar dan berharap ini menjadi solusi pembangunan di Sumatera Barat," ujarnya.
Terpisah, pakar kebijakan publik dari Universitas Andalas Aidinil Zetra mengatakan kepala daerah terpilih wajib memenuhi janji-janji politik kepada masyarakat, meskipun adanya efisiensi anggaran.
Menurut dosen Departemen Ilmu Politik Unand tersebut, seorang kepala daerah dipilih masyarakat karena memberikan harapan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan baik itu berupa perbaikan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan dan sosial atau pembukaan lapangan kerja.
"Oleh sebab itu janji politik wajib ditunaikan, kalau tidak akan muncul cedera janji," ujarnya.
