Komitmen itu sejalan dengan pemerintah telah mencanangkan terwujudnya Generasi Emas Indonesia pada 2045, sehingga membutuhkan sinergitas dalam menyiapkan sejak sekarang, karena merupakan momentum 100 tahun Indonesia merdeka.
Anggota DPR RI Dapil 1 Sumbar ini dalam ekspose laporan kinerjanya 2023, berpandangan bahwa Generasi Emas Indonesia 2045 adalah generasi yang sehat fisiknya, cerdas otaknya, dan baik akhlaknya.
Menurut Darul, untuk mempersiapkan Generasi Emas Indonesia, pemerintah Indonesia harus meningkatkan modal manusia (human capital) dan tingkat ketersediaan pekerjaan.
Tujuannya, supaya menjadi generasi yang produktif, inovatif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berkarakter unggul dan berkepribadian kuat.
"Anak-anak kecil sekarang pada dasarnya adalah bibit-bibit unggul pada tahun 2045 kelak. Di tangan mereka yang masih bayi dan anak-anak sekarang, masa depan dan nasib bangsa ini dipertaruhkan,"ucapnya.
Menurut Anggota DPR RI Fraksi Golkar ini, untuk mewujudkan generasi emas, memang disadari banyak tantangan yang dihadapi.
Sebab, bangsa ini masih bergelut dengan berbagai persoalan seperti masih rendahnya kualitas sumber daya manusia. Kelemahan sumber daya manusia dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek psikis dan fisik.
Jadi, sebagai anggota DPR RI yang bertugas di Komisi IX memiliki peran penting dalam mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat dan ketenagakerjaan di Sumatera Barat.
Anggota Komisi IX DPR RI memperjuangkan kebijakan dan program yang mendukung pengembangan sektor kesehatan dan ketenagakerjaan.
Hal ini dilakukan dengan mengusulkan anggaran untuk sektor-sektor tersebut, serta memperjuangkan kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pelatihan kerja.
Selain itu, legislator berdarah Minang ini juga memperjuangkan kebijakan yang mendukung keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sektor kesehatan dan ketenagakerjaan.
Hal ini dilakukan agar partisipasi masyarakat dalam edukasi kesehatan, dan dalam program-program pelatihan kerja dan permodalan usaha.
Ia menjelaskan, dalam pelaksanaan kegiatan kemitraan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan Badan Pengelola Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), Badan Pengelola Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan), dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
Beberapa kegiatan itu, di antaranya infrastruktur Kesehatan, pengadaan atau perbaikan sanitasi kesehatan (Jamban). Untuk edukasi bidang ketenagakerjaan, kegiatan kemitraan kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Infrastruktur Ketenagakerjaan adalah Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas, Padat Karya Infrastruktur, dan Tenaga Kerja Mandiri.
Bantuan stunting adalah pemberian bantuan pribadi bagi anak stunting dan penyaluran Makanan Pengganti ASI.
“Alhamdulillah dalam pencapaian kinerja kami di daerah pemilihan sepanjang 2023, kurang lebih 43.930 orang menjadi peserta dalam berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi tersebut. Jumlah itu terbagi menjadi 28.808 orang peserta dalam edukasi bidang Kesehatan, sebanyak 6.800 orang peserta dalam edukasi mengenai kependudukan yang utamanya mengenai stunting, dan sekitar 8.323 orang peserta dalam sosialisasi dan edukasi program-program yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Alokasi anggaran kegiatan mencapai Rp12,2 miliar,” ungkap Darul Siska.
Kemudian penyediaan atau perbaikan sanitasi/jamban dilaksanakan melalui program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dengan pencapaian pada empat kecamatan di delapan nagari.
PKTD dilakukan secara swadaya oleh Kelompok Kerja Masyarakat setempat dengan bantuan Rp100 juta dari pemerintah. Program ini telah disalurkan ke delapan nagari yang ada di Sumatera Barat dengan total nilainya mencapai Rp 800 juta.
Pembangunan Sanitasi melalui PKTD adalah program pemerintah dalam rangka intervensi kualitas kesehatan lingkungan di desa dan perilaku hidup bersih dan sehat secara berkesinambungan melalui pembangunan sarana.
Sarana yang dibangun salah satunya adalah penyediaan/perbaikan sanitasi/jamban bagi masyarakat tidak mampu di desa atau kelurahan.
"Selain sosialisasi dan edukasi, kami juga banyak menyalurkan bantuan dari program-program Kementerian Ketenagakerjaan untuk kegiatan-kegiatan non sosialisasi,"sebutnya.
Pembangunan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLK-Komunitas) Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja di pondok pesantren. Besaran anggaran untuk tahun 2023 dikucurkan senilai Rp3 miliar tersebar di tiga titik meliputi Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Tanah Datar. Sejak terpilih tahun 2019 Darul Siska telah menyalurkan program pembangunan BLK di 23 Pondok Pesantren.
Selain itu, program Padat Karya Infrastruktur yakni pembangunan infrastruktur desa dengan anggaran Rp100 juta per desa. Kemudian Tenaga Kerja Mandiri Bantuan permodalan bagi kelompok usaha pemula sebesar Rp20 juta per kelompok, yang mana pada tahun 2023 sudah disalurkan kepada 95 kelompok di Sumatera Barat.
Selain itu, Darul Siska juga mendorong perlindungan kepada pekerja atau masyarakat produktif di Sumbar sebanyak 3.900 bantuan pembiayaan Kepesertaan BPJSTK selama 3 bulan.
Kepedulian Darul Siska juga tidak hanya sebatas pada program kemitraan saja, melainkan juga kepada generasi penerus di Sumbar.
Setidaknya Darul Siska telah memberikan bantuan beasiswa kepada 26 mahasiswa yang kurang mampu namun memiliki potensi dan prestasi.
Selama menjadi Anggota DPR RI, Darul juga telah melakukan intervensi langsung terhadap bayi di bawah dua tahun (baduta) dengan memberikan bantuan pangan tambahan dan telur sebanyak 2.700 butir telur kepada 150 anak. ***
