"Alhamdulillah, semenjak tahun 2019, telah berhasil memperjuangkan pembangunan 20 BLKK yang tersebar di berbagai pondok pesantren di 9 kabupaten/kota dengan total anggaran Rp 18,6 miliar," kata politisi Partai Golkar Darul Siska seperti dirilis dalam paparan laporan kinerja 2022 sebagai wakil rakyat Dapil I Sumbar, di Padang, Senin.
Menurut dia, keberadaan BLKK ini diharapkan generasi muda punya kecakapan untuk menghadapi persaingan dunia kerja.
Melalui Kementerian Ketenagakerjaan, sebagai mitra kerja Komisi IX DPR RI, maka terus memperjuangkan pembangunan BLKK, semoga pada anggaran 2023 terdapat lagi penambahannya.
Tujuannya, guna memperkuat basis kompetensi dan keahlian anak didik agar siap menjadi tenaga kerja terampil, jika mereka tidak berkesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
"BLKK ini juga bisa membuka kesempatan untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja di lingkungan sekitarnya agar siap memasuki dunia kerja. Persaingan ke depan akan makin ketat," ujarnya.
Sebab, pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berbagai jenis dan bentuk pendidikan yang didukung dengan kompetensi dapat meningkatkan penghasilan, produktivitas kerja, dan status sosial.
Pendidikan dapat diperoleh secara formal atau non-formal. Pelatihan yang bersifat non formal juga dapat memberi produktivitas relatif sama dengan pendidikan formal, sebut Darul Siska.
Selain melalui pembangunan BLKK dalam rangka penciptaan lapangan kerja, Darul Siska telah menyalurkan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM).
TKM merupakan program penciptaan lapangan kerja baru dan peluang usaha baru bagi masyarakat untuk mengurangi angka pengangguran dan menciptakan wirausahawan baru yang mandiri.
Program ini berupaya menumbuhkan usaha-usaha baru untuk memperluas kesempatan berusaha dan mengembangkan usaha mikro dan usaha kecil yang mandiri.
Menurut catatan, Anggota Komisi IX ini telah membantu menyalurkan program TKM kepada 95 kelompok di tahun 2022. Tiap kelompok terdiri atas 10 orang sehingga total tenaga kerja yang memperoleh modal usaha melalui program TKM ini berjumlah 950 orang, dengan total anggaran Rp2,26 miliar.
Program lainnya yang menyasar masyarakat penganggur atau setengah penganggur adalah Padat Karya Infrastuktur. Program ini dimaksudkan untuk memberikan penghasilan sementara kepada mereka sebagai tenaga kerja padat karya, dan hasil pembangunan tersebut juga dapat menjadi sarana penunjang kegiatan perekonomian masyarakat di lingkungan mereka sendiri, katanya.*
