Bukittinggi (ANTARA) - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bukittinggi, Sumatera Barat menemui ratusan mahasiswa dari Universitas Fort De Kock yang berdemo menuntut kejelasan sertifikat tanah kampus mereka yang saat ini dipegang oleh Pemda setempat.
"Untuk masalah sertifikat, saya jelaskan, antara Pemda (Pemko Bukittinggi) tidak ada urusan dengan Fort De Kock hari ini, makanya kita bahas di forum terbatas, kami akan jelaskan dari awal sampai akhir," kata Sekda Martias Wanto, Rabu.
Sekda menyampaikan jika Wali Kota sedang dinas luar kota ke Palembang dan tidak berada di tempat saat aksi berjalan.
"Saya jelaskan, Wali Kota Bukittinggi sedang dinas luar kota ke Palembang, kalau tidak percaya silakan buktikan sendiri," kata Martias Wanto di hadapan massa aksi.
Martias Wanto kemudian meminta perwakilan massa aksi paling banyak 25 orang untuk berdialog tertutup di dalam Balai Kota Bukittinggi.
Namun, para massa aksi menolak, meminta Wali kota Bukittinggi untuk menemui massa aksi dan menolak untuk diskusi, namun menyerahkan sertifikat lahan milik Universitas Fort De Kock.
"Saya masih menghargai, jika rekan mahasiswa tak mau mendengarkan, kita akhiri saja pembahasan ini," kata Martias Wanto.
Presiden Mahasiswa Universitas Fort De Kock, Akbar Miftahul Riski secara tegas menolak dialog dengan Sekdako Bukittinggi.
"Kami kesini pasti ada alasan, kami ada kajian, kalau ingin diskusi jangan di sini, tapi di Mahkamah Agung (MA) saja,kami juga telah menang dua kali di MA," kata Akbar dalam orasinya.
Akbar menyampaikan, jika Wali Kota Bukittinggi tak ada di Balai Kota hari ini, maka pihaknya bakal demo jilid kedua dengan massa yang lebih banyak lagi.
"Kalau memang tidak ada di lokasi, buktikan, jika ingin diskusi, jangan di dalam, kami akan demo jilid Ii dengan massa yang lebih banyak lagi," pungkasnya.
Aksi mahasiswa ini berlangsung selama beberapa jam dengan pengawalan penuh oleh petugas keamanan dari TNI-Polri dan Satpol PP.
Mahasiswa sempat membakar beberapa ban di depan gerbang Balai Kota yang berada di Gulai Bancah tersebut.
