KKI Warsi: tutupan hutan Sumbar mengalami penurunan, meski tidak signifikan

id Warsi, tutupan hutan, tmbang ilegal

KKI Warsi: tutupan hutan Sumbar mengalami penurunan, meski tidak signifikan

Koordinator Komunikasi sekaligus senior advisor KKI Warsi Rudi Syaf saat paparan ekspose akhir tahun. (ANTARA/Siri Antoni)

Padang (ANTARA) - Komunitas Konservasi Indonesia Warsi (KKI Warsi) mencatat tutupan hutan di wilayah Provinsi Sumatera Barat pada 2022 mengalami penurunan seluas 27.447 hektare (1,5%) dibandingkan dengan tahun sebelumnya, meskipun tidak signifikan.

"Berdasarkan catatan dari hasil pantauan satelit oleh KKI Warsi posisi tutupan hutan Sumbar pada 2021 seluas 1.744.549 hektare, dan pada 2022 turun menjadi 1.717.102 atau 1,5 persen. Tapi kondisi tutupan hutan Sumbar masih menunjukkan positif atau masih 41 persen dari luas wilayahnya," kata Koordinator Komunikasi sekaligus senior advisor KKI Warsi Rudi Syaf di Padang, Jumat.

Hal itu disampaikannya pada ekpose catatan akhir tahun KKI Warsi dihadapan awak media, turut hadir Wakil Direktur KKI Warsi Renal Duas, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar Yozarwardi, penasehat KKI Warsi.

Menurut Rudi, masih termasuk baik posisi tutupan hutan itu, namun keterancaman terus terjadi akan tetap ada disebabkan faktor geografis Sumbar yang sebagian besar di dataran tinggi yang sewaktu bisa terjadi bencana longsor atau kebakaran.

Selain itu, bisa saja dipicu oleh pertambahan populasi penduduk dan peningkatan kebutuhan lahan untuk berusaha, dan masih adanya aktivitas ilegal seperti penambangan emas dan pembalakan liar.

“Penurunan tutupan kawasan hutan di wilayah Sumbar tetap ada tetapi masih tergolong datar dan tidak langsung jomblang, dan meski pun masih ditemukan suatu yang negatif, seperti aktivitas penambangan emas dan pembalakan liar,” ujarnya.

Ia menyebutkan, aktivitas penambang emas illegal dari data yang dimiliki KKI Warsi masih dominan di Kabupaten Solok, Solok Selatan dan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung dengan luas grand total 7.622 hektare pada 2022. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 6.968 hektare, artinya terjadi peningkatan aktivitas PETI.

Disisi lain, kata Rudi, masih relatif baik tutupan hutan Sumbar dibandingkan provinsi tetangga, kemungkinan faktor masyarakatnya sadar dengan topografi Sumbar yang berbukit-bukit, kalau sembarang dalam menebang hutan maka akan menerima dampaknya seperti bencana alam.

Kendati demikian, kata Rudi, tutupan kawasan hutan masih relatif baik, bahkan ada nagari yang tutupan hutan 99 persen sehingga terus didorong supaya menjaga hutan mereka.

KK Warsi juga mencatat Dari IUPHK HTI 63.103,51 hektare, seluas 9.322 ha di antaranya masih bertutupan hutan baik atau 14,7 persen. Dari IUPHK HA seluas 221.872,75 hektare, 175.683 hektare diantaranya masih bertutupan hutan baik atau 79,6 persen, dan dari seluas 349.147,80 hektare lahan perkebunan kelapa sawit, 10.630 hektare atau 3 persen masih tertutup hutan baik.

Kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar Yozarwardi dalam kesempatan yang sama menanggapi hasil data KKI Warsi, ancaman terhadap penurunan tutupan hutan masih kecil, dan itupun bukan semata disebabkan oleh aktivitas illegal, tapi ada juga deforestasi yang legal karena ada izin, seperti pembukaan jalan dan lainnya.

Selain itu, pihaknya mengapresiasi kolaborasi yang selama ini dengan KKI Warsi dalam upaya terus mendorong perhutanan sosial dan jasa lingkungan di wilayah Sumatera Barat,

Yozarwardi mengatakan, dalam upaya mengimbangi deforestasi kawasan hutan di Sumbar, pihak terus melakukan perluasan program perhutanan sosial, dan program rehabilitasi dan reboisasi pada tahun ini dianggarkan untuk sekitar 600 ha dan 1.500 ha alokasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.