Pemkot Solok gelar kegiatan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah

id Pemkot Solok, gelar, kegiatan Capacity Building, Tim Pengendalian, Inflasi Daerah

Pemkot Solok gelar kegiatan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah

Wali Kota Solok Zul Elfian Umar (kanan) (ANTARA/HO-Prokomp)

Solok (ANTARA) - Pemerintah Kota Solok mengadakan kegiatan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) agar daerah melakukan pengendalian untuk menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil, sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Wali Kota Solok Zul Elfian Umar, di Solok, Rabu mengatakan kegiatan ini juga dihadiri Kepala perwakilan Bank Indonesia Wilayah Provinsi Sumbar, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat dan Sekretaris Daerah Kota Solok serta Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan.

Capacity building yang diikuti lebih kurang 40 orang peserta yang berasal dari OPD terkait, adalah dalam rangka penyusunan peta jalan pengendalian inflasi daerah Kota Solok tahun 2022-2024.

Selain itu, Zul juga menyampaikan pembentukan TPID ini dimaksudkan agar daerah melakukan pengendalian untuk menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil, sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

“Tiga bulan terakhir, mulai dari November 2021 sampai Januari 2022 ini masyarakat diresahkan dengan kenaikan harga minyak goreng sehingga berkurangnya aksesibilitas masyarakat terhadap bahan pangan pokok yang dibutuhkan masyarakat setiap hari,” ucap dia.

Ia mengimbau kepada tim untuk dapat menjaga kestabilan harga, ini perlu dilakukan dengan memantau pemantauan secara berkala baik pantauan pasokan pangan maupun harga, karena antara pasokan terjadi sinergi yang berbanding lurus.

"Kalau pasokan berlebih ada kecenderungan harga akan turun begitu juga sebaliknya kurangnya pasokan akan mengakibatkan lonjakan harga, dan ini sering terjadi pada hari-hari besar keagamaan," ujar dia.

Beliau juga menyampaikan bahwa untuk menurunkan inflasi pada level yang rendah dan stabil perlu dukungan dari Pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk mengatasi gangguan (shocks) dari sisi penawaran (supply), termasuk terkait gejolak harga pangan dan harga yang diatur pemerintah.

Oleh karenanya kepada peserta beliau meminta untuk segera menindaklanjuti dengan penyusunan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022-2024.