BSSN-Komdigi perkuat strategi cegah judol menyusup ke situs pemerintah

id Kepala BSSN,pelantikan kepala BSSN,judi online,Nugroho Sulistyo Budi

BSSN-Komdigi perkuat strategi cegah judol  menyusup ke situs pemerintah

Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi melambaikan tangan saat akan dilantik menjadi Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/2/2025). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nz

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn.) Nugroho Sulistyo Budi berencana membentuk strategi untuk mencegah situs-situs resmi pemerintah disusupi laman-laman (website) judi online (judol).

Nugroho menyebut BSSN bakal meneruskan kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memberantas habis situs-situs judi online.

“Kami nanti akan kerja keras bersama Komdigi, kemarin sudah bicara dengan Ibu Meutya, kami betul-betul concern apalagi penekanan Bapak Presiden, masalah judol ini sesuatu yang sangat serius bahkan lintas negara. Makanya, kemarin kami berusaha untuk merancang strategi yang lebih tepat, kredibel, untuk dapat menjangkau dan terintegrasi dengan semua kementerian/lembaga terkait,” kata Kepala BSSN menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

Meutya yang disebut oleh Nugroho merujuk kepada Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

Judi online menjadi salah satu persoalan yang disorot oleh pemerintah sehingga dalam periode 100 hari pertama masa kerjanya Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan membentuk desk/satuan kerja khusus lintas kementerian/lembaga untuk memberantas judi online. Desk untuk memberantas judi online dibentuk bersamaan dengan enam desk lainnya, yaitu Desk Pilkada, Desk Pencegahan Penyeludupan, Desk Pemberantasan Narkoba, Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara, Desk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, dan Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data.

Desk Penanganan Judi Online dipimpin oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait di antaranya Kementerian Komunikasi dan Digital, BSSN, dan TNI.