Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, memberikan penghargaan kepada kepala daerah dari 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota di Indonesia yang telah berhasil meraih predikat Universal Health Coverage (UHC), Kamis (8/4).
Penghargaan ini diberikan dalam acara UHC Awards, sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya pada Program JKN.
Dalam acara tersebut, Ma'ruf Amin menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pemerintah daerah yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung Program JKN.
Pencapaian UHC di berbagai daerah ini menunjukkan komitmen negara dalam memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.
Selain itu, Indonesia juga mendapat pengakuan internasional dari International Social Security Association (ISSA). Penghargaan tersebut diserahkan oleh Presiden ISSA, Mohammed Azman, sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Indonesia dalam mencapai UHC.
Penghargaan ini semakin mengukuhkan posisi Indonesia di kancah global sebagai negara yang serius dalam perlindungan jaminan kesehatan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti, dalam sambutannya juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh kepala daerah atas kesuksesan Program JKN.
Ia menambahkan, bahwa capaian UHC di berbagai daerah merupakan bentuk implementasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Jumlah kepesertaan JKN per 1 Agustus 2024 telah mencapai 276.520.647 jiwa, atau 98,15 persen dari total penduduk di Indonesia. Pencapaian ini bukan hanya tentang jumlah kepesertaan, tetapi juga memastikan seluruh penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan,” jelas Ghufron.
Untuk memastikan akses layanan kesehatan tersebut, per 1 Agustus 2024 BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.205 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.129 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Selain itu, BPJS Kesehatan juga memberikan pelayanan bagi masyarakat di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS), di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), salah satunya melalui kerja sama dengan rumah sakit terapung.
"Sejak awal pelaksanaan Program JKN, BPJS Kesehatan terus mengalami peningkatan baik dari sisi penerimaan iuran maupun pemanfaatan layanan. Pada 2014, BPJS Kesehatan menerima iuran sebesar Rp40,7 triliun, sementara pada tahun 2023 jumlahnya meningkat menjadi Rp151,7 triliun dengan kolektibilitas iuran mencapai 98,62%," terang Ghufron.
Ghufron juga mengungkapkan bahwa pada 2023, BPJS Kesehatan telah menggelontorkan Rp34,7 triliun untuk membayar pelayanan kesehatan 29,7 juta kasus penyakit berbiaya katastropik.
"Penting untuk deteksi dini dalam rangka mengendalikan angka penderita penyakit berbiaya katastropik. Lebih cepat diketahui, lebih cepat penanganannya," ujar Ghufron.
Ghufron juga menjelaskan berbagai inovasi yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan, seperti Aplikasi Mobile JKN, yang memudahkan peserta dalam mengakses layanan administrasi dan fasilitas kesehatan.
"Aplikasi Mobile JKN menyediakan berbagai fitur dalam mempermudah layanan administrasi JKN, seperti pendaftaran bagi peserta mandiri, perubahan FKTP, skrining riwayat kesehatan, konsultasi dengan dokter di FKTP, hingga pencarian fasilitas kesehatan terdekat. Fitur Antrean Online juga memungkinkan peserta untuk mengambil nomor antrean secara praktis, memudahkan akses layanan JKN tanpa harus menunggu lama," kata Ghufron.
Selain itu, Ghufron menuturkan fitur i-Care JKN, yang memungkinkan peserta JKN dan dokter di fasilitas kesehatan mengetahui riwayat kunjungan, obat yang diberikan, hingga tindakan yang pernah dijalani. Dengan demikian, dokter dapat memberikan tindakan yang cepat dan tepat bagi peserta JKN.
"Pada 2014, tercatat 92,3 juta pemanfaatan per tahun, sementara pada tahun 2023 angkanya meningkat menjadi 606,7 juta pemanfaatan, atau sekitar 1,7 juta pemanfaatan layanan setiap harinya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang percaya dengan Program JKN," tandas Ghufron.
Ghufron juga menegaskan bahwa BPJS Kesehatan kembali mencatatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) untuk laporan keuangan selama 10 kali berturut-turut.
"Pencapaian ini menunjukkan konsistensi BPJS Kesehatan dalam menerapkan tata kelola yang baik, serta menjalankan Program JKN dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas," kata Ghufron.
Menurutnya, mengelola jaminan kesehatan bagi ratusan juta jiwa penduduk Indonesia bukanlah tugas yang mudah, mengingat ekosistem JKN yang kompleks dan ekspektasi masyarakat yang terus meningkat. Dengan Program JKN, diharapkan kualitas hidup masyarakat Indonesia semakin baik.
"Maka dari itu saya mengajak seluruh kepala daerah untuk mendaftarkan seluruh warganya sebagai peserta JKN bagi yang belum memperoleh predikat UHC. Bagi yang telah meraih predikat UHC, diharapkan untuk mempertahankan dan memastikan bahwa seluruh penduduk telah didaftarkan sebagai peserta JKN," kata Ghufron.
Pemerintah Daerah Kota Solok sukses mencapai cakupan semesta jaminan kesehatan atau Universal Health Coverage. Terhitung sejak 2018 hingga 2024, sebanyak 82.307 jiwa penduduk per awal Agustus 2024 telah terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari total jumlah penduduk 82.478 jiwa atau sebesar 99.79%. Artinya, hampir seluruh warga masyarakat di Kota Solok telah memiliki payung perlindungan untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan.
Dalam kesempatan yang sama, Walikota Solok Zul Elfian Umar mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian UHC di daerahnya. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas penerimaan penghargaan ini, karena atas kerja sama seluruh pemangku kepentingan Pemkot Solok yang telah bekerja keras agar masyarakat Kota Solok bisa terjamin ke dalam Program JKN.
“Dengan telah tercapainya UHC di Kota Solok maka fasilitas kesehatan juga harus kian optimal dalam melayani. Ke depan kami akan terus memastikan seluruh penduduk Kota Solok tetap terjamin akses layanan kesehatannya melalui Program JKN-KIS,” ujar Walikota Solok Zul Elfian Umar.
Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto sukses mencapai cakupan semesta jaminan kesehatan atau Universal Health Coverage. Terhitung sejak 2018 hingga 2024, sebanyak 69.084 jiwa penduduk per awal Agustus 2024 telah terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari total jumlah penduduk 68.380 jiwa atau sebesar 101,03%. Artinya, seluruh warga masyarakat di Kota Sawahlunto telah memiliki payung perlindungan untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan.
Dalam kesempatan yang sama, Pj Walikota Sawahlunto Fauzan Hasan mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian UHC di daerahnya. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas penerimaan penghargaan ini, karena atas kerja sama seluruh pemangku kepentingan Pemkot Sawahlunto yang telah bekerja keras agar masyarakat Kota Sawahlunto bisa terjamin ke dalam Program JKN.
“Dengan telah tercapainya UHC di Kota Sawahlunto maka fasilitas kesehatan juga harus kian optimal dalam melayani. Ke depan kami akan terus memastikan seluruh penduduk Kota Sawahlunto tetap terjamin akses layanan kesehatannya melalui Program JKN-KIS,” ujar Pj Walikota Sawahlunto Fauzan Hasan.
Capai 100 Persen Masyarakat Terjamin JKN, Pemkab Solok Selatan Terima UHC Award Tahun 2024
Bupati Solok Selatan Khairunas menyampaikan, bahwa per 1 Agustus 2024 ini, jumlah cakupan kepesertaan aktif maupun non aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masyarakat di Kabupaten Solok Selatan telah mencapai 101,67 persen. Sehingga Kabupaten Solok Selatan telah mendapatkan prediket Jaminan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC).
“Adapun tingkat keaktifan peserta Program JKN Kabupaten Solok Selatan saat ini ialah sebesar 86,25 persen, melebih target yang telah ditetapkan untuk tahun 2024 yaitu sebesar 85 persen. Berkat capaian ini, Kabupaten Solok Selatan didapuk sebagai salah satu pemerintah daerah penerima UHC Awards Tahun 2024 dari Presiden Republik Indonesia,” ungkap Khairunas.
Khairunas mengungkapkan, tentu ini semua tidak lepas dari kerja keras berbagai stakeholder di Kabupaten Solok Selatan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan Kabupaten Solok Selatan, Dinas Kesehatan, beserta pihak terkait lainnya yang telah berkolaborasi merealisasikan salah satu program unggulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok Selatan yakninya ‘Total Coverage BPJS’,” kata Bupati Solok Selatan.
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya meraih penghargaan cakupan jaminan kesehatan Universal Health Coverage (UHC) Awards tahun 2024. Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemkab Dharmasraya serta stakeholder yang telah berperan aktif untuk menjaga dan menjamin kesehatan masyarakat Dharmasraya.
“Capaian UHC 100 persen ini tidak lepas dari kerja sama yang telah dibangun selama ini, kami mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, Dinas Kesehatan beserta pihak terkait lainnya atas kolaborasi memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada seluruh masyarakat,” ungkap Sutan Riska.
Sutan Riska mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian Kabupaten Dharmasraya dalam penghargaan UHC Awards tahun 2024. Terhitung 1 Agustus 2024, sebanyak 241.797 jiwa penduduk telah terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari total jumlah penduduk 237.724 jiwa atau sebesar 101,71%. Artinya, seluruh warga masyarakat di Kota Sawahlunto telah memiliki payung perlindungan untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan.
“Alhamdulillah, Kabupaten Dharmasraya semenjak akhir tahun 2023 telah mendapatkan predikat UHC 95 persen jumlah penduduk telah terdaftar menjadi peserta Program JKN. pada penghargaan UHC Awards tahun 2024 ini tentu menjadi bukti nyakat komitmen kami dalam memberikan layanan kesehatan terbaik kepada masyarakat. Kita berharap melalui UHC ini dapat memastikan bahwa setiap diri masyarakat Kabupaten Dharmasraya memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sehat,” pungkas Bupati Dharmasraya.
BPJS Kesehatan Cabang Solok Ucapkan Selamat Kepada 4 Kabupaten/Kota Penerima Penghargaan UHC Awards
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Solok Neri Eka Putri mengatakan, UHC Awards tahun 2024 merupakan penghargaan bagi pemerintah daerah yang telah mencapai cakupan kepesertaan minimal 95 persen peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari total penduduk dan telah mengintegrasikan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke Program JKN.
“Selamat kepada Pemerintaha Kota Solok, Pemerintah Kota Sawahlunto, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya atas pencapaian UHC Awards 2024 yang menjadi salah satu penerima penghargaan dari 33 Provinsi dan 460 Kabupaten/Kota se Indonesia,” kata Neri.
Neri mengucapkan, terima kasih kepada Pemkot Solok, Pemkot Sawahlunto, Pemkab Solok Selatan dan Pemkab Dharmasraya yang terus berupaya meningkatkan capaian kepesertaan Program JKN 2024 ini sehingga empat daerah di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Solok menjadi daerah yang mendapatkan penghargaan UHC Awards 2024. *
