Pemerintah Provinsi Sumbar menetapkan status Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor 8 sampai 21 Maret 2024 untuk mempercepat proses recovery.
Posko-posko kesehatan telah aktif di beberapa lokasi sebagai bentuk penanganan pertama untuk mencegah kesakitan. Dampak masalah kesehatan biasanya timbul 3 (tiga) atau 4 (empat) hari setelah bencana karena terdapat kerusakan fasilitas pelayanan kesehatan dan kerusakan alat kesehatan.
Kebutuhan mendesak terutama terhadap penduduk kelompok rentan seperti bayi, balita dan ibu hamil. Keterbatasan logistik dan lainnya merupakan kedaruratan bagi kelompok rentan tersebut karena dapat mengakibatkan wabah penyakit.
Terkait hal tersebut, dibutuhkan bantuan PMT Balita dan PMT Ibu Hamil, Obat-obatan dan alat kesehatan yang rusak berat akibat bencana banjir dan longsor.
Pusat Krisis Kesehatan Regional Sumatera Barat menurunkan Emergency Medical Team (EMT) untuk memberikan bantuan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Pesisir Selatan.
Pengelola Harian Pusat Krisis Kemenkes Regional Sumbar, drg Das Endresva Dewi, MSi di Padang, Jumat tanggal 15 Maret 20024 menyebut berdasarkan arahan dari Kepala Pusat Krisis Kemenkes RI, Dr Sumarjaya, SKM MM MFP CFA pihaknya menurunkan EMT ke lokasi bencana untuk membantu pelayanan kesehatan.
"Kita mendirikan posko dan memberikan bantuan pelayanan kesehatan di lokasi yang terdampak Bencana ," ujarnya.
Sementara itu bencana juga mengakibatkan tiga puskesmas rusak ringan, delapan puskesmas pembantu (pustu) rusak ringan dan tujuh poskesri rusak ringan. Sementara RSUD Dr M Zein berada dalam kondisi baik.
Data Dinas Kesehatan Pesisir Selatan, data dari beberapa titik pengungsian masyarakat rentan tersebut diantaranya bayi sebanyak 1.772 orang, balita 5.798 orang, ibu hamil 1.611 orang, ibu menyusui 2.657 orang, dan lansia 12.307 orang.
Kondisi logistik di lokasi pengungsian saat ini juga masih kekurangan diantaranya obat habis pakai dan PMT.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar menyurati Pusat Krisis Kementerian Kesehatan RI. Permintaan bantuan obat obatan dan PMT tersebut langsung direspon dan saat ini sedang pengiriman.
Sesuai arahan Kepala Pusat Krisis Kemenkes RI, EMT Regional Sumbar melakukan pelayanan sampai tanggap darurat di cabut pada 21 Maret 2024.*
