Padang (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin menegaskan pengawasan terhadap rumah ibadah maupun instansi lainnya sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah agar tidak ada penyebaran radikalisme di masyarakat.
"Saya kira pengawasan seluruh institusi dan kelembagaan dari pengaruh radikalisme sudah menjadi kewajiban," kata Wapres RI Ma'ruf Amin di Padang, Sumatera Barat, Jumat.
Hal tersebut disampaikan Wapres RI saat berkunjung ke Kota Padang dalam agenda World Islamic Entrepreneur Summit (WIES) 2023.
Akan tetapi, eks Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat tersebut menilai mungkin yang menjadi persoalan di masyarakat ialah ketika ada pengawasan khusus misalnya terhadap suatu masjid. Padahal, pada dasarnya semua tempat ibadah memang diawasi negara.
"Jadi, sebaiknya tetap diawasi tetapi tidak usah disebutkan bahwa ada pengawasan ke masjid," ucap Wapres.
Tujuannya, agar masjid atau pengurus masjid dan masyarakat secara umum tidak merasa dicurigai oleh pemerintah atau aparat keamanan. Langkah itu dinilai Wapres akan lebih baik dan tidak menimbulkan kegaduhan.
Pada kesempatan itu, ia menyampaikan bahwa pengawasan terhadap institusi pemerintah, rumah ibadah dan lembaga lainnya penting untuk dilakukan. Sebab, jangan sampai paham radikal menyasar masyarakat namun tidak terawasi pemerintah khususnya pihak yang berwajib.
"Jadi, semua diawasi supaya tidak terjadi penyusupan dari kelompok radikalisme," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI Komjen Polisi Rycko Amelza Dahniel menjelaskan pandangan utuh terkait usulan mekanisme kontrol rumah ibadah sebagai upaya mencegah radikalisme.
Mekanisme kontrol di tempat ibadah tersebut diusulkan dengan menekankan terhadap pentingnya pelibatan masyarakat setempat dalam pengawasan, bukan kontrol penuh dan sepihak oleh pemerintah.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wapres tegaskan pengawasan rumah ibadah untuk cegah radikalisme
Berita Terkait
Bawaslu Agam minta Panwaslu Kecamatan lakukan pengawasan melekat Paslon
Sabtu, 5 Oktober 2024 14:50 Wib
Bawaslu Pasaman Barat sosialisasikan pengawasan pada tahapan kampanye
Jumat, 4 Oktober 2024 18:05 Wib
DPR setujui tidak lanjutkan pembahasan RUU Pengawasan Obat dan Makanan
Senin, 30 September 2024 12:15 Wib
Plt Gubernur Sumbar tegaskan pengawasan tambang minerba di pusat
Sabtu, 28 September 2024 18:48 Wib
Bawaslu Padang Panjang gencarkan sosialisasi pengawasan (Video)
Rabu, 25 September 2024 17:30 Wib
Panwaslu ABTB Bukittinggi sosialisasikan pengawasan pemilihan Pilkada 2024
Sabtu, 21 September 2024 12:51 Wib
Bawaslu Sumbar : kampung pengawasan beri ruang masyarakat berdialog
Jumat, 6 September 2024 19:38 Wib
Tingkatkan Pengawasan Pilkada, Bawaslu Padang Panjang berikan Bimtek Panwascam
Kamis, 5 September 2024 15:35 Wib