Simpang Empat,- (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, melakukan kerja sama dengan Universitas Gadjah Mada untuk meningkatkan pendataan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai upaya menambah pendapatan daerah.
"Hingga saat ini jangkauan pendataan PBB-P2 baru 40 persen. Artinya masih banyak objek PBB yang ada belum terdata dengan baik. Untuk itu perlu kerja sama dengan pihak ketiga dari perguruan tinggi," kata Kepala Badan Pendapatan Daerah Pasaman Barat Afrizal Azhar di Simpang Empat, Selasa.
Ia mengatakan kerja sama itu sudah dimulai sejak 2022 lalu dengan Fakultas Geografi UGM melalui MoU antara Bupati Pasaman Barat dan Rektor UGM untuk melakukan pendataan PBB-P2 yang akan dilaksanakan secara parsial memanfaatkan pemetaan indra jarak jauh.
Untuk mulai efektif pendataan itu kemungkinan pertengahan tahun ini karena biaya kerja sama dengan UGM itu dimasukkan dalam anggaran perubahan sebesar Rp500 juta.
Anggaran Rp500 juta itu sudah ada di APBD 2023 tetapi secara teknis pelaksanaan pekerjaan akan dilaksanakan pada semester ke-2 karena padatnya intensitas pelaksanaan tugas di UGM.
"Target kita pendataan itu akan menjangkau 10 ribu objek pajak dan diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah nantinya karena saat ini SPPT PBB-P2 yg sudah diterbitkan sebanyak 126 ribu," katanya.
Pihaknya juga menjalin kerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau Badan Informasi Geospasial serta kerjasama pemetaan dilakukan dengan Badan Riset dan Innovasi Nasional (BRIN) dan sudah didapatkan peta dengan skala 1:5 dan sudah disampaikan kepada UGM untuk menjadi dasar pendataan yang akan dilakukan.
Ia berharap jangkauan pendataan PBB ini mampu meningkatkan PAD di sektor PBB karena untuk target pada 2023 ini sebesar Rp5,73 miliar.
"Dengan adanya pendataan ini nantinya akan meningkatkan objek pajak dan bermuara pada peningkatan pendapatan daerah," sebutnya.
Untuk 2023 ini pihaknya menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp131 miliar lebih
Untuk percepatan realisasi PAD itu, katanya pihaknya telah mengadakan beberapa kali pertemuan dengan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar terus memacu pendapatan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
Berita Terkait
Pendataan pekerja migran mudik di Dumai
Rabu, 3 April 2024 21:35 Wib
Kemenperin operasikan aplikasi pendataan industri halal pada Januari 2024
Jumat, 29 Desember 2023 7:36 Wib
Dinas Perpustakaan dan Arsip Pessel juga lakukan pembinaan dan pendataan di Rutan Painan
Senin, 13 November 2023 11:33 Wib
BPS lanjutkan pendataan koperasi dan UMKM di Sumbar
Sabtu, 26 Agustus 2023 19:27 Wib
Satu tahun gempa Pasaman Barat, korban masih banyak di Huntara dan pendataan belum final
Kamis, 23 Februari 2023 12:44 Wib
Pendataan Imigran Etnis Rohingya Di Aceh Besar
Jumat, 17 Februari 2023 16:11 Wib
Pemkab Agam gandeng UNP pendataan PBB-P2
Jumat, 3 Februari 2023 17:52 Wib
Sekda minta pendataan Regsosek di Pessel berjalan baik
Senin, 31 Oktober 2022 9:07 Wib