BPS lanjutkan pendataan koperasi dan UMKM di Sumbar

Padang (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat (Sumbar) melanjutkan pendataan lengkap koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada 15 September hingga 14 Oktober 2023 di provinsi tersebut.

"Pendataan lengkap koperasi dan UMKM merupakan pendataan seluruh pelaku dan unit usaha/perusahaan dengan skala usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia," kata Kepala BPS Sumbar Sugeng Arianto di Padang, Sabtu.

Sugeng mengatakan pendataan lengkap koperasi dan UMKM dilaksanakan secara bertahap yang dimulai pada 2022 dan ditargetkan selesai pada 2024. Pendataan ditujukan untuk memperoleh data koperasi maupun UMKM yang bergerak di berbagai aktivitas usaha kecuali usaha pertanian.

Selain itu, pendataan lengkap koperasi dan UMKM juga bertujuan untuk memperoleh profil data yang mencakup pelaku usaha, unit usaha/perusahaan menurut wilayah maupun lapangan usaha dan penggunaan tenaga kerja.

Termasuk juga memperoleh data pasokan dan pasar, struktur pendapatan dan pengeluaran dari kegiatan usaha/perusahaan, permodalan serta pemanfaatan digitalisasi pada koperasi dan UMKM.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumbar Endrizal menyebutkan hingga Juni 2023 tercatat 4.004 koperasi yang tersebar di 19 kabupaten dan kota di provinsi itu. Dari jumlah tersebut koperasi aktif yakni 2.052, dan 1.952 koperasi tergolong tidak aktif.

Kemudian khusus UMKM, Endrizal mengatakan Pemerintah Provinsi Sumbar memiliki program unggulan yakni menciptakan 100 ribu pengusaha milenial.

Rinciannya, 75 ribu pengusaha milenial dan 25 ribu pengusaha perempuan. Khusus pengusaha milenial pemerintah setempat akan menyasar 25 ribu jiwa dari kalangan mahasiswa, siswa SMA dan SMK. Kemudian 50 ribu pengusaha milenial dari tingkat kabupaten/kota.

Pendataan lengkap koperasi dan UMKM yang dilakukan BPS Sumbar sejalan dengan salah satu program unggulan provinsi itu yakni Sumbar sejahtera yang diimplementasikan melalui 100 ribu pengusaha milenial dan pengusaha perempuan.

Senada dengan itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar Medi Iswandi menyambut baik pendataan lengkap koperasi dan UMKM di provinsi itu. Apalagi, hal itu sejalan dengan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan satu data Indonesia di tingkat Sumatera Barat.

"Bappeda bersama Dinas Koperasi dan UKM Sumbar mendukung pendataan lengkap ini untuk mendapatkan data yang akurat," kata Medi.

Secara umum ia menyampaikan beberapa permasalahan UMKM di Ranah Minang yakni keterbatasan modal, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang masih terbatas, sistem manajemen usaha, pemasaran yang belum intensif, persaingan baru dengan produk yang sama serta produksi dan distribusi yang terhambat.

Terkait program unggulan 100 ribu milenial pengusaha pemerintah daerah memfasilitasi tumbuhnya pengusaha baru yang dilaksanakan selama lima tahun (2022-2026) dengan proporsi 20 ribu setiap tahunnya.

100 ribu milenial tersebut tersebar pada beberapa sektor di antaranya pertanian, peternakan, perikanan, industri UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif dan sektor potensial lainnya.