Bukittinggi (ANTARA) - Ombudsman RI perwakilan Sumatera Barat mengkritik pendataan dampak kebencanaan banjir bandang dan lahar dingin di Kabupaten Agam dan mendorong agar tersusun lebih rapi serta akurat sebagai upaya pemaksimalan data mitigasi dan penyaluran bantuan.
"Saya melihat data yang dihimpun saat ini masih berantakan. Belum ada jumlah pasti warga pengungsi dengan data akurat per jenis kelamin dan rincian bantuan yang diterima," kata Asisten Muda Ombudsman RI perwakilan Sumbar, Adel Wahidi, Senin.
Ia bersama tim Ombudsman mengunjungi Posko Tanggap Darurat Tim Gabungan bencana banjir lahar dingin di Desa Bukit Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam.
"Data ini diperlukan akurat agar bantuan yang diterima dari seluruh pihak terarahkan ke pengungsi dengan baik. Masa Tanggap Darurat Pemkab Agam selama 14 hari akan membuka pintu seluruh daerah berkontribusi," kata dia.
Ombudsman juga meminta adanya rincian jumlah pengungsi dari kalangan usia sebagai pedoman langkah penanganan korban.
"Belum terdata di Posko ini berapa orang pengungsi dari kalangan anak-anak, dewasa dan lansia. Ini penting karena penanganan korban berbasis dari itu," kata Adel.
Ia menegaskan pihak terkait harus segera membenahi pendataan lebih akurat dan cepat lagi untuk bisa dimaksimalkan bagi pengguna data.
"Selain wartawan, pengguna data akan dipakai seluruh pihak yang bersiap membantu proses penanganan korban dari dinas manapun termasuk pemberi bantuan," kata Adel.
Ia berharap kekuatan koordinasi dan komunikasi yang digalang BPBD Kabupaten Agam segera ditingkatkan nantinya.
Adel mengatakan, data adalah suatu hal yang penting sebagai rujukan untuk melakukan penanganan pasca bencana, ebih mengkhawatirkan lagi, posko tidak punya data pasti berapa rumah yang berada di sepanjang aliran sungai.
Menurut Adel, banyaknya korban jiwa salah satu penyebabnya adalah adanya keterlambatan evakuasi.
"Padahal erupsi Marapi tidak berhenti dan itu disampaikan terus oleh pihak berwenang, sudah ada peringatan dari pihak terkait. Problem kita itu ada pada mitigasi," katanya.
Sementara itu, Kabid KL BPBD Agam Ichwan Pratama Danda mengakui, saat ini pihaknya masih mengupdate data korban ataupun kerusakan fasilitas.
"Di masa tanggap darurat ini, kita belum memiliki data pasti. Data selalu bergerak dan berubah," kata Ichwan.
Namun begitu, pihaknya akan mengupayakan data selesai di waktu masa tanggap darurat ini.
"Seiring berjalan waktu, akan mendekati data valid," ujarnya.
Ombudsman RI kritik pendataan dampak bencana di Agam
Ombudsman RI perwakilan Sumatera Barat, Adel Wahidi saat melakukan pengecekan proses pendataan kebencanaan di Kabupaten Agam. Ia mengkritik pendataan yang dianggap masih berantakan (Antara/Al Fatah)
