Legislator RI dan BPJS Kesehatan sosialisasikan program JKN KIS di Agam

Bukittinggi (ANTARA) - Anggota DPR RI bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melakukan sosialisasi peningkatan pengetahuan program terkini tentang Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Agam, Sumatera Barat.

Kegiatan dihadiri ratusan peserta dari kalangan masyarakat, pemerintahan Jorong, Nagari dan Kecamatan di Kamang Magek di Kantor Kecamatan daerah setempat.

Anggota DPR RI dari komisi IX yang membidangi langsung bidang kesehatan, Ade Rezki Pratama mengatakan kegiatan ini merupakan program rutin untuk pemahaman dan menegaskan hak dan kewajiban warag sebagai peserta JKN.

"Ini bukti hadirnya pemerintah dalam upaya perlindungan kesehatan masyarakatnya, kami imbau tetap biasakan pola hidup sehat," kata Ade.

Ia mengatakan Komisi IX DPR RI menargetkan adanya penambahan kuota dari peserta JKN yang langsung dibiayai pemerintah.

"Untuk 2023 target penambahan kuota peserta JKN KIS yang langsung dibiayai pemerintah untuk Sumatera Barat, kami minta juga BPJS selaku penyelenggara bisa menyaring kembali mana warga yang tidak sanggup dengan pembiayaan mandiri," katanya.

Menurutnya, penyampaian informasi layanan kesehatan harus dilakukan secara intens dan terukur hingga hak peserta terpenuhi dan tidak mengalami kesalahfahaman di lapangan.

"Jadi prosedur layanan kesehatan dapat dimengerti oleh warga, terlebih bagi masyarakat yang jauh dari kantor BPJS," katanya.

Kepala BPJS Kota Bukittinggi, Henny Nursanti mengatakan sosialisasi ini sangat membantu pihaknya dalam mengatasi beragam keluhan dan ketidaktahuan peserta yang kerap terjadi ketika memperoleh layanan kesehatan.

"BPJS Bukittinggi membawahi lima daerah yaitu Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat, tentunya ratanya pelayanan informasi sangat dibutuhkan," kata dia.

Henny menyebutkan Pemerintah dan BPJS bekerja bersama untuk percepatan capaian Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Agam yang kini masih di angka 88 persen.

Menurutnya, keuntungan yang didapat dengan menyandang UHC adalah pemerintah daerah (Pemda) bisa mendaftarkan warganya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan menggunakan BPJS secara cepat, yaitu hanya satu hari langsung aktif.

“Kalau kabupaten atau kota tidak UHC, untuk pengaktifan BPJS Kesehatan tetap 14 hari, jalau UHC hari ini proses besok bisa aktif dan masuk ke PBI APBD Kabupaten Kota setempat,” kata dia.

Di akhir kegiatan, legislator DPR RI Ade Rezki memberikan bantuan tunai kepada seluruh kontingen MTQ kecamatan Kamang Magek yang baru saja berjuang dan berprestasi dalam MTQ se-Kabupaten Agam.*