Legislator RI dan BKKBN jadikan Magek Agam daerah sosialisasi penurunan stunting pertama di 2024

id Anggota DPR RI Komisi IX, Ade Rezki Pratama,Stunting di Kabupaten Agam

Legislator RI dan BKKBN jadikan Magek Agam daerah sosialisasi penurunan stunting pertama di 2024

Anggota DPR RI Komisi IX, Ade Rezki Pratama bersama BKKBN dalam kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta sosialisasi penurunan angka stunting di Magek, Kabupaten Agam (Antara/Al Fatah)

​​​​​​​Bukittinggi (ANTARA) - Anggota DPR RI bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) menggelar sosialisasi pertama di Sumatera Barat pada 2024 untuk penurunan angka stunting di Magek, Kabupaten Agam, Rabu.

"Magek menjadi daerah pertama sosialisasi penurunan stunting, ini menjadi bukti perhatian besar BKKBN dan legislator Ade Rezki Pratama dalam mencapai target zero stunting," kata Kepala BKKBN Sumbar, Fatmawati.

Menurutnya, BKKBN terus berupaya mempercepat penurunan angka stunting atau anak gagal tumbuh, akibat kekurangan gizi kronis di seluruh daerah di Sumatera Barat.

"Upaya yang telah dilakukan di antaranya manajerial sistem pengawasan stunting di kabupaten dan kota, menyalurkan 300 ribu butir telur kepada anak berisiko stunting, dan memasukkan Baznas dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi untuk membantu keluarga yang berisiko stunting," kata dia.

Ia menyebut angka stunting di Agam berada di batas 20 persen yang menjadi batasan yang masih ditolerir badan kesehatan dunia atau WHO.

"Kepala daerah di Magek mengharapkan zero stunting di 2025, semua bisa diawali dengan mengawal 1.000 hari pertama kehidupan, sejak mulai hamil. Ini perlu dikawal bersama dengan minimal enam kali masa kehamilan lakukan pemeriksaan," katanya.

Sementara itu, Legislator RI Ade Rezki Pratama menegaskan pentingnya pengawalan kasus stunting demi masa depan generasi muda berkualitas di Agam.

"Kalau anak kita banyak stunting, akan sulit Agam bersaing karena sumber daya manusianya tidak unggul, mereka menjadi pemegang estafet pembangunan di masa akan datang," kata Ade.

"Komisi IX DPR RI mengapresiasi langkah BKKBN Sumbar dengan memiliki 900 kampung berkualitas, kualitas dari sisi pendidikan dan kesehatan serta lainnya," kata Ade menambahkan.

Ia menyebut dengan pelayanan keluarga berencana pasca persalinan sebanyak 2.357, kesadaran masyarakat untuk ber-KB dinilai masih kurang sehingga perlu di tingkatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terhadap masyarakat.

"Belum terjangkaunya pelayanan KB di daerah terpencil serta keterbatasan SDM dalam melaksanakan kegiatan dan belum sempurnanya aplikasi pelaporan, ini menjadi catatan kami," kata Ade.

Prevalensi Stunting di Kabupaten Agam berada di angka 24, 6 berdasarkan angka SSGI tahun 2022 dan diproyeksikan menjadi 14 persen di 2024.