Wagub, petani Pessel lebih baik manfaatkan pembiayaan dari Bank Nagari ketimbang rentenir

Painan (ANTARA) - Wakil Bupati Pesisir Selatan Rudi Hariyansyah menyarankan agar para petani untuk memanfaatkan pembiayaan atau permodalan dari Bank Nagari karena bunga rendah dibandingkan dengan pinjam ke rentenir yang bunga cukup tinggi.

Hal ini disampaikan Wabup saat menghadiri acara pelaksanaan program pengembangan bibit tanaman jagung untuk petani Kecamatan Batang Kapas di kantor camat setempat, Selasa.

Hadir pada acara itu Camat Batang Kapas, Denny Anggara, S.STP, sekretaris camat, Bank Nagari, wali nagari yang ada di Kecamatan Batang Kapas dan seluruh petani yang ada di kecamatan tersebut.

Wabup mengatakan, selain pelaksanakan program pengembangan jagung, pada kesempatan itu juga dilaksanakan sosialisasi tentang pembiayaan atau permodalan Bank Nagari untuk para petani jagung di Kecamatan Batang Kapas.

Wabup juga berharap kepada kelompok petani bisa melakukan pinjaman ke Bank Nagari dengan syarat yang telah ditentukan dan kelayakan sesuai penilaian, karena bunganya sangat rendah sedangkan rentenir bunganya tinggi.

Menurut dia, dengan adanya progam Unit Pelayanan Kerja (UPK) dari Bank Nagari tersebut bisa membantu para petani di daerah ini dalam permodalan, meningkatkan produksi jagung dan meningkatkan perekonomian.

Namun petani diminta sungguh-sungguh mengembangkan, karena Kabupaten Pesisir Selatan memiliki lahan potensial yang bisa ditanami jagung untuk peningkatan ekonomi petani.

"Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi pertanian yang cukup besar dan menjadi basis ekonomi masyarakat. Salah satu komoditi unggulan adalah jagung. Lahan potensi tapi harus digarap secara maksimal oleh petani," imbaunya.

Ia mengajak petani di Kabupaten Pesisir Selatan memanfaatkan lahan terlantar dengan menanami jagung. Manfaatnya selain menambah penghasilan para petani, tapi lahan yang kosong juga bisa menjadi produktif kembali.

Wabup menjelaskan, pengembangan sektor pertanian tanaman pangan perlu sinergi antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Nagari, dan para pemangku kepentingan yang ada di daerah ini.*