Bukittinggi (ANTARA) - Legislator Sumbar mengatakan adanya keretakan hubungan antara pimpinan daerah Kota Bukittinggi, ia sengaja memajang baliho atau spanduk berukuran besar yang bertuliskan kerinduan akan keharmonisan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, Nofrizon membenarkan spanduk yang mencolok di perempatan jalan Simpang Jirek itu dipasang untuk sosial kontrol dari banyaknya pengaduan yang diterimanya tentang Kota Bukittinggi.
"Saya anggota DPRD dari Bukittinggi sebagai salah satu daerah pemilihan saya, menyuarakan aspirasi masyarakat, dari sini saya banyak mendapat laporan dan diskusi, saya juga mengikuti perkembangan daerah ini, saya menilai ada keretakan hubungan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi dan perlu disatukan kembali," kata Nofrizon di Bukittinggi, Senin.
Ia mengatakan berdasarkan pengaduan para perantau yang datang ke Kota Bukittinggi ke dirinya, hubungan Wali Kota dan Wali Kota Bukittinggi terlihat cukup jelas sedang tidak baik yang dapat diketahui secara jelas dari pemasangan baliho dan spanduk di daerah itu.
"Puncaknya pada pemasangan baliho Pemerintah Kota menyambut Lebaran, itu terlihat jelas Wakil Wali Kota tidak diikutkan, yang ada hanya foto Wali Kota bersama istri, padahal momen Idul Fitri adalah untuk saling memaafkan," kata Nofrizon.
Nofrizon menyatakan kekecewaannya dengan perbedaan besar keharmonisan Wali Kota Erman Safar bersama Wakil Wali Kota Marfendi antara saat ini dengan masa kampanye dulu.
"Apalagi pasangan ini didukung oleh Ulama besar Ustad Abdul Somad (UAS), catat ini ya, semoga apa yang saya sampaikan ini juga diketahui oleh UAS," kata dia.
Saat ditanya apakah pemasangan baliho atau spanduk dengan hanya gambar Wali Kota tanpa wakilnya melanggar aturan, Nofrizon menjawab tidak ada pelanggaran namun lebih kepada permasalahan norma saja.
"Memang tidak melanggar, namun secara estetika, attitudenya, mudah-mudahan semua terjalin lagi, saya tidak punya kepentingan apa-apa di sini, hanya menyuarakan suara masyarakat," katanya.
Ia mengatakan permasalahan beda pendapat antara pimpinan daerah juga terjadi di beberapa daerah lainnya di Sumbar, namun Kota Bukittinggi lebih menjadi pusat perhatian.
"Lebih parah di Kota ini yang menjadi kota tujuan wisatawan dari berbagai daerah, spanduk yang terpasang untuk program pemerintah hanya menampilkan Wali Kota tanpa wakilnya, malah yang ada istrinya, lain hal jika baliho itu untuk kepentingan pribadi atau partai, semua orang yang melintasi kota melihatnya," ujarnya.
Menurutnya, andil Sekretaris Daerah diperlukan untuk mencairkan hubungan pimpinan daerah atau mencarikan solusinya.
Sebelumnya, Nofrizon mengaku tidak berkomunikasi langsung dengan Wali Kota Erman Safar untuk memberikan pendapatnya.
"Bagaimana saya bisa menyampaikan karena tidak ada sama sekali sebelumnya komunikasi, dulu pernah diundang beliau tidak datang, ditelpon dan pesan tidak pernah dibalas, saya juga pernah ke rumah dinas tapi tidak diterima karena ada halangan," katanya.
Berita Terkait
Kando Emil Pendaftar Pertama Balon Ketua DKP PWI Sumbar
Jumat, 10 Mei 2024 20:42 Wib
SPFC berharap renovasi GHAS bisa dimulai pertengahan Mei 2024
Jumat, 10 Mei 2024 15:34 Wib
BRIN pastikan penelitian menhir di Sumbar dilakukan pada 2024
Jumat, 10 Mei 2024 11:39 Wib
TPID tekan inflasi Sumbar lewat sejumlah kebijakan konkret
Jumat, 10 Mei 2024 11:38 Wib
Polres Agam tangkap warga Pekanbaru edarkan sabu-sabu
Jumat, 10 Mei 2024 11:37 Wib
Gubernur minta TJSLBU dukung program pemerintah
Kamis, 9 Mei 2024 19:59 Wib
Gubernur Sumbar: Jadikan bencana sebagai pelajaran
Kamis, 9 Mei 2024 19:59 Wib
Terus bergerak menuju Pilkada Pasbar 2024, Tuanku Mustika Yana daftar ke PKB
Kamis, 9 Mei 2024 19:04 Wib