Legislator Sumbar : Pimpinan daerah Bukittinggi retak, perlu disatukan lagi

id Legislator Sumbar,Wali Kota bukittinggi,Wakil Wali Kota Bukittinggi,Berita bukittinggi

Legislator Sumbar : Pimpinan daerah Bukittinggi retak, perlu disatukan lagi

Spanduk dari Anggota DPRD Sumbar menyoroti hubungan antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi (Antara/Al Fatah)

​​​​​​​Bukittinggi (ANTARA) - Legislator Sumbar mengatakan adanya keretakan hubungan antara pimpinan daerah Kota Bukittinggi, ia sengaja memajang baliho atau spanduk berukuran besar yang bertuliskan kerinduan akan keharmonisan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, Nofrizon membenarkan spanduk yang mencolok di perempatan jalan Simpang Jirek itu dipasang untuk sosial kontrol dari banyaknya pengaduan yang diterimanya tentang Kota Bukittinggi.

"Saya anggota DPRD dari Bukittinggi sebagai salah satu daerah pemilihan saya, menyuarakan aspirasi masyarakat, dari sini saya banyak mendapat laporan dan diskusi, saya juga mengikuti perkembangan daerah ini, saya menilai ada keretakan hubungan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi dan perlu disatukan kembali," kata Nofrizon di Bukittinggi, Senin.

Ia mengatakan berdasarkan pengaduan para perantau yang datang ke Kota Bukittinggi ke dirinya, hubungan Wali Kota dan Wali Kota Bukittinggi terlihat cukup jelas sedang tidak baik yang dapat diketahui secara jelas dari pemasangan baliho dan spanduk di daerah itu.

"Puncaknya pada pemasangan baliho Pemerintah Kota menyambut Lebaran, itu terlihat jelas Wakil Wali Kota tidak diikutkan, yang ada hanya foto Wali Kota bersama istri, padahal momen Idul Fitri adalah untuk saling memaafkan," kata Nofrizon.

Nofrizon menyatakan kekecewaannya dengan perbedaan besar keharmonisan Wali Kota Erman Safar bersama Wakil Wali Kota Marfendi antara saat ini dengan masa kampanye dulu.

"Apalagi pasangan ini didukung oleh Ulama besar Ustad Abdul Somad (UAS), catat ini ya, semoga apa yang saya sampaikan ini juga diketahui oleh UAS," kata dia.

Saat ditanya apakah pemasangan baliho atau spanduk dengan hanya gambar Wali Kota tanpa wakilnya melanggar aturan, Nofrizon menjawab tidak ada pelanggaran namun lebih kepada permasalahan norma saja.

"Memang tidak melanggar, namun secara estetika, attitudenya, mudah-mudahan semua terjalin lagi, saya tidak punya kepentingan apa-apa di sini, hanya menyuarakan suara masyarakat," katanya.

Ia mengatakan permasalahan beda pendapat antara pimpinan daerah juga terjadi di beberapa daerah lainnya di Sumbar, namun Kota Bukittinggi lebih menjadi pusat perhatian.

"Lebih parah di Kota ini yang menjadi kota tujuan wisatawan dari berbagai daerah, spanduk yang terpasang untuk program pemerintah hanya menampilkan Wali Kota tanpa wakilnya, malah yang ada istrinya, lain hal jika baliho itu untuk kepentingan pribadi atau partai, semua orang yang melintasi kota melihatnya," ujarnya.

Menurutnya, andil Sekretaris Daerah diperlukan untuk mencairkan hubungan pimpinan daerah atau mencarikan solusinya.

Sebelumnya, Nofrizon mengaku tidak berkomunikasi langsung dengan Wali Kota Erman Safar untuk memberikan pendapatnya.

"Bagaimana saya bisa menyampaikan karena tidak ada sama sekali sebelumnya komunikasi, dulu pernah diundang beliau tidak datang, ditelpon dan pesan tidak pernah dibalas, saya juga pernah ke rumah dinas tapi tidak diterima karena ada halangan," katanya.