Bukittinggi (ANTARA) - Legislator Sumbar mengatakan adanya keretakan hubungan antara pimpinan daerah Kota Bukittinggi, ia sengaja memajang baliho atau spanduk berukuran besar yang bertuliskan kerinduan akan keharmonisan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, Nofrizon membenarkan spanduk yang mencolok di perempatan jalan Simpang Jirek itu dipasang untuk sosial kontrol dari banyaknya pengaduan yang diterimanya tentang Kota Bukittinggi.
"Saya anggota DPRD dari Bukittinggi sebagai salah satu daerah pemilihan saya, menyuarakan aspirasi masyarakat, dari sini saya banyak mendapat laporan dan diskusi, saya juga mengikuti perkembangan daerah ini, saya menilai ada keretakan hubungan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi dan perlu disatukan kembali," kata Nofrizon di Bukittinggi, Senin.
Ia mengatakan berdasarkan pengaduan para perantau yang datang ke Kota Bukittinggi ke dirinya, hubungan Wali Kota dan Wali Kota Bukittinggi terlihat cukup jelas sedang tidak baik yang dapat diketahui secara jelas dari pemasangan baliho dan spanduk di daerah itu.
"Puncaknya pada pemasangan baliho Pemerintah Kota menyambut Lebaran, itu terlihat jelas Wakil Wali Kota tidak diikutkan, yang ada hanya foto Wali Kota bersama istri, padahal momen Idul Fitri adalah untuk saling memaafkan," kata Nofrizon.
Nofrizon menyatakan kekecewaannya dengan perbedaan besar keharmonisan Wali Kota Erman Safar bersama Wakil Wali Kota Marfendi antara saat ini dengan masa kampanye dulu.
"Apalagi pasangan ini didukung oleh Ulama besar Ustad Abdul Somad (UAS), catat ini ya, semoga apa yang saya sampaikan ini juga diketahui oleh UAS," kata dia.
Saat ditanya apakah pemasangan baliho atau spanduk dengan hanya gambar Wali Kota tanpa wakilnya melanggar aturan, Nofrizon menjawab tidak ada pelanggaran namun lebih kepada permasalahan norma saja.
"Memang tidak melanggar, namun secara estetika, attitudenya, mudah-mudahan semua terjalin lagi, saya tidak punya kepentingan apa-apa di sini, hanya menyuarakan suara masyarakat," katanya.
Ia mengatakan permasalahan beda pendapat antara pimpinan daerah juga terjadi di beberapa daerah lainnya di Sumbar, namun Kota Bukittinggi lebih menjadi pusat perhatian.
"Lebih parah di Kota ini yang menjadi kota tujuan wisatawan dari berbagai daerah, spanduk yang terpasang untuk program pemerintah hanya menampilkan Wali Kota tanpa wakilnya, malah yang ada istrinya, lain hal jika baliho itu untuk kepentingan pribadi atau partai, semua orang yang melintasi kota melihatnya," ujarnya.
Menurutnya, andil Sekretaris Daerah diperlukan untuk mencairkan hubungan pimpinan daerah atau mencarikan solusinya.
Sebelumnya, Nofrizon mengaku tidak berkomunikasi langsung dengan Wali Kota Erman Safar untuk memberikan pendapatnya.
"Bagaimana saya bisa menyampaikan karena tidak ada sama sekali sebelumnya komunikasi, dulu pernah diundang beliau tidak datang, ditelpon dan pesan tidak pernah dibalas, saya juga pernah ke rumah dinas tapi tidak diterima karena ada halangan," katanya.
Berita Terkait
Gubernur: Ruas tol Padang-Sicincin tuntas Juli 2024
Sabtu, 27 April 2024 19:29 Wib
Pemkot Pariaman catat PAD parkir Libur Lebaran Rp51,6 juta
Sabtu, 27 April 2024 18:30 Wib
Pariaman wacanakan tampilkan hiburan di empat objek wisata berbayar saat lebaran
Sabtu, 27 April 2024 18:28 Wib
42 peserta ikuti evaluasi existing pembentukan Panwaslu Kecamatan di Agam
Sabtu, 27 April 2024 15:03 Wib
16 club Sumbar ikuti turnamen SR Cup II 2024
Sabtu, 27 April 2024 13:02 Wib
Polres Agam rekayasa lalulintas sistem buka tutup jalan provinsi Lubuk Basung-Bukittinggi
Sabtu, 27 April 2024 13:00 Wib
Kepala Pengadilan Tinggi Padang resmikan lapangan badminton Pengadilan Negeri Batusangkar
Jumat, 26 April 2024 19:36 Wib
Kemenkeu catat penerimaan pajak di Sumbar capai Rp1,19 triliun
Jumat, 26 April 2024 19:34 Wib