Kadis Kominfo Sijunjung jadi saksi pencanangan pembangunan zona integritas BPS

Muaro (ANTARA) - Setelah dicanangkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupatan Sijunjung Riqadli, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sijunjung, Rizal Efendi turun menyaksikan dalam pencanangan pembangunan zona integritas Badan Pusat Statistik (BPS) Sijunjung.

Pencanangan tersebut untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani yang mana dilakukan serentak di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat, Rabu (17/6/20).

Sedangkan untuk pencanangan di Kabupaten Sijunjung berlangsung di ruang rapat BPS Sijunjung.

Pada kegiatan tersebut, Rizal Efendi menjadi saksi pertama dan menanda-tangani Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Intergeritas BPS Sijunjung untuk menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayanai (WBBM).

Selain itu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Febrizal Ansori menjadi saksi kedua dan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sijunjung, Ari Ananda menjadi saksi ketiga.

Untuk saksi keempat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kabupaten Sijunjung, Elwi Syahdely.

Semantara itu Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno mengapresiasi pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumbar, (-dikutip dari Infopublik.id)

Irwan mengucapkan selamat kepada BPS Sumbar, dengan semangat zona integritas menuju WBK/WBBM diharapkan pelayanan kedepan menjadi semakin membaik.

“Harapan kami zona integritas merupakan wujud modal pelayanan publik yang baik kedepannya,” pungkas Gubernur Irwan di Kantor BPS Sumbar.

Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat, Pitono mengatakan reformasi birokrasi merupakan salah satu langka awal mendukung program pemerintah.

” Salah satunya untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Goverment,” terangnya.(Noven)