Pemerintah terus lakukan deradikalisasi, kata Presiden

Jakarta, (Antaranews Sumbar) - Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah akan terus melakukan deradikalisasi yang saat ini telah berjalan untuk menanggulangi radikalisme tidak semakin meluas, termasuk di kampus.

Terungkapnya aktivitas yang terkait dengan aksi teror di lingkungan kampus Universitas Riau memunculkan kekhawatiran tersendiri.

"Memang radikalisme ini tidak muncul tiba-tiba. Ini sudah proses yang lama dan tidak mendadak datang," kata Presiden Jokowi ketika dimintai pandangannya oleh para jurnalis saat kunjungan kerjanya di Desa Majasari, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Kamis.

Menurut Presiden, seperti disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin dalam keterangannya diterima di Jakarta, Kamis, proses untuk deradikalisasi sudah digerakkan oleh pemerintah misalnya melalui BNPT untuk pencegahan atau tindakan di Polri dan TNI.

Namun Presiden berharap bahwa proses deradikalisasi yang saat ini digerakkan pemerintah tidak hanya berjalan sendirian.

Menurut Kepala Negara, keterlibatan berbagai elemen masyarakat dan organisasi keagamaan juga penting sebagai upaya pencegahan sejak dini.

"Misalnya Majelis Ulama Indonesia juga ikut berperan, kemudian Nahdlatul Ulama juga ikut berperan dan Muhammadiyah juga kita ajak berperan bersama. Memang kalau melihat data yang terpapar itu angkanya sudah sangat mengkhawatirkan. Ini yang terus akan kita kerjakan," ucapnya.

Kepala Negara juga mengungkapkan bahwa saat ini sedang dilakukan kajian oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengenai diperlukan atau tidaknya regulasi yang secara khusus mengatur soal radikalisme di lingkungan kampus.

"Baru dalam proses kajian oleh Kemenristekdikti. Tetapi kalau memang regulasi itu diperlukan, akan kita buat. Tapi ini masih dalam kajian," tuturnya.

Ia menegaskan bahwa radikalisme di kampus dan pencegahannya sama sekali tidak berkaitan dengan prinsip kebebasan akademik atau berserikat. Dua hal itu menurutnya adalah hal berbeda yang tidak saling terkait.

"Tidak ada hubungannya antara kebebasan akademik atau kebebasan berserikat dengan proses pencegahan radikalisme. Ini adalah proses dalam rangka eksistensi negara kita ini, bukan yang lainnya," katanya. (*)