Presiden Minta BNP2TKI Tingkatkan Pendidikan Keislaman-Deradikalisasi

id Presiden Jokowi

Presiden Minta BNP2TKI Tingkatkan Pendidikan Keislaman-Deradikalisasi

Presiden Joko Widodo. (Antara)

Jakarta, (Antara Sumbar) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) meningkatkan pendidikan keislaman dan deradikalisasi kepada TKI.

"Jangan sampai mereka di luar negeri bukannya kerja malah jadi teroris," kata Kepala BNP2TKI Nusron Wahid ditemui usai bertemu Presiden di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Nusron menyebutkan dirinya dipanggil Presiden Jokowi terkait adanya laporan bahwa ada delapan orang TKI di Republik Korea yang terindikasi masuk jaringan ISIS.

"Itu konsen Pemerintah Korea dan mereka langsung dideportasi Pemerintah Korea ke Indonesia, karena itu saya dipanggil Presiden yang meminta supaya dipantau khusus, jangan sampai terulang, kasarannya saya ditegurlah agar pembinaan TKI di sana lebih baik jangan sampai terinfiltrasi ikut-ikutan gerakan atau pengajian yang aneh-aneh," katanya.

Ia menyebutkan delapan TKI itu sudah dipulangkan sekitar sebulan lalu. Mereka semuanya laki-laki antara lain berasal dari Pati dan Indramayu.

Nusron menjelaskan Pemerintah Korea dengan teknologi yang dimiliki dapat mendeteksi indikasi keterhubungan mereka dengan gerakan radikal melalui jaringan sosial media yang digunakan para TKI itu.

"Sebelum dipulangkan mereka ditanya akan melakukan apa setelah itu, mereka katakan ingin mati syahid di medan yang nyata. Itu yang membuat mereka dipulangkan," jelas Nusron.

Menurut dia, mereka sudah bekerja di sana sekitar 3-4 tahun, mereka kerja di pabrik di Korea.

Nusron menyebutkan pihaknya menyerahkan pembinaan dan pengawasan kepada mereka yang sudah dipulangkan kepada BNPT dan Densus 88.

"Dari sisi kita, sebelum para TKI berangkat, kita kasih materi tentang Islam dan kebangsaan. Arahnya agar mereka tidak sampai terjebak pada pengajian yang aneh-aneh. Kan kita ada mekanisme sebelum berangkat yaitu pembinaan akhir pemberangkatan," katanya.

Menurut dia, pihaknya juga akan melakukan semacam deradikalisasi kepada pengurus masjid yang dikelola TKI di Korea.

"Semua kita antisipasi dengan edukasi khusus, bagaimana beribadah dengan benar," katanya.

Nusron menyebutkan temuan adanya TKI yang terindikasi terhubung dengan gerakan radikal baru ada di Korea.

"Di negara lain belum ada laporan, yang banyak terkait kasus narkoba dan hamil tanpa suami," kata Nusron. (*)