Humas Setda harus punya fungsi mendidik masyarakat

id Humas pemerintah,bakohumas Sumbar

Humas Setda harus punya fungsi mendidik masyarakat

Tenaga Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika bidang Komunikasi Publik Freddy H Tulung saat berbicara dalam acara Bakohumas Sumbar, Selasa (30/1). (Miko Elfisha)

Padang, (Antara) - Hubungan masyarakat (humas) memiliki fungsi edukasi selain sebagai penyampai informasi dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat, kata Tenaga Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika bidang Komunikasi Publik Freddy H Tulung.

"Fungsi yang berada dalam konteks komunikasi publik ini masih belum banyak disadari, apalagi dilaksanakan humas," kata dia di Padang, Selasa.

Ia mengatakan itu saat menjadi narasumber dalam acara Badan koordinasi kehumasan Sumatera Barat di Padang.

Menurutnya fungsi itu muncul seiring terjadinya revolusi informasi karena berkembangnya teknologi, salah satunya dengan makin banyak sarana penyebaran informasi seperti website dan media sosial.

Informasi yang disampaikan oleh humas seharusnya bisa memberikan pemahaman dan pencerahan kepada masyarakat karena menurut penelitian, website atau laman resmi milik pemerintah diakses cukup banyak masyarakat.

Hal itu sekaligus untuk mengantisipasi berita palsu atau hoaks yang banyak menyebar melalui media sosial.

Selain itu humas juga harus menyerap aspirasi masyarakat sebagai dasar untuk memberikan usulan dan pertimbangan pada pengambil kebijakan.

Aspirasi itu bisa dilihat dari tanggapan balik masyarakat terhadap informasi yang disebar humas baik melalui laman resmi maupun melalui kerjasama dengan media massa.

Kepala Antara Biro Sumbar Azhari mengatakan humas yang bersinggungan langsung dengan media massa dan masyarakat memang memiliki potensi lebih besar untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Aspirasi itu bisa dievaluasi dan dirumuskan untuk memberikan usulan dan pertimbangan pada pemangku kebijakan.

Sementara itu Kepala Biro Humas Sekretariat Provinsi Sumbar Jasman mengatakan tugas humas saat ini makin berat dengan banyaknya informasi bohong atau hoaks yang berpotensi merugikan pemerintah dan masyarakat.

"Humas harus aktif untuk bisa mengantisipasi hoaks itu," kata dia.

Kegiatan Bakohumas Sumbar diikuti oleh 150 orang peserta dari humas kabupaten/kota serta instansi vertikal. (*)