Padang Aro (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatra Barat menggelar konsultasi publik rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, Rabu.
Wakil Bupati Solok Selatan Yulian Efi, di Padang Aro, mengatakan, pelaksanaan forum konsultasi publik merupakan tahapan wajib dilaksanakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah dimana rancangan awal dokumen perencanaan daerah harus dibahas bersama dengan kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan.
"Forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan terhadap permasalahan, Isu strategis, prioritas dan sasaran pembangunan daerah guna mewujudkan visi Kabupaten," katanya.
Dia menjelaskan, agar masyarakat maju dan sejahtera Pemkab Solok Selatan bertekad untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif.
Selain itu juga dilakukan peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani.
Selanjutnya pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana dan peningkatan ketahanan sosial budaya.
Menurut dia, penyusunan RPJM tahun 2025-2029 mempunyai tantangan yang sangat besar karena merupakan periode pertama atau fondasi utama dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Oleh sebab itu katanya, pemerintah pusat sangat imperatif dalam mengawal dan mengorkestrasi perencanaan dan implementasi pembangunan hingga ke daerah.
Hal ini ujarnya telah diterapkan dalam penyusunan dokumen RPJPD yang telah kita tetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045 serta Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 tahun 2025 yang berdampak besar terhadap APBD Tahun 2025.
Dia, menjelaskan, meskipun disisi capaian kinerja makro daerah relative baik namun masih terdapat permasalahan yang harus segera diselesaikan.
Solok Selatan katanya, merupakan daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam namun belum dapat dioptimalkan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Permasalahan utama disebabkan karena masih rendahnya aksesibilitas dan konektifitas daerah, regulasi serta masih rendahnya kualitas sumber daya manusia," ujarnya.
Dia menambahkan, dalam upaya menjaga konsistensi dan linearitas RKPD Tahun 2026 terhadap visi dan misi Tahun 2025-2029 maka khusus untuk konsultasi publik rancangan awal RKPD tahun 2026 dan RPJMD tahun 2025-2029 dilaksanakan secara bersamaan.
"RKPD tahun 2026 merupakan perencanaan tahunan yang disusun pasca Pilkada serentak, dimana penyusunannya seiring dengan penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029," katanya.
