Pemkab Pasaman Barat siapkan Rp167,5 miliar guna entaskan kemiskinan

id pasaman barat

Pemkab Pasaman Barat siapkan Rp167,5 miliar guna entaskan kemiskinan

Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Pasaman Barat. Pemkab setempat menyiapkan Rp167,5 miliar untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan pada 2025. (ANTARA/Altas Maulana). 

Simpang Empat,- (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman Barat, Sumatera Barat, menyiapkan anggaran sebesar Rp167,5 miliar untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah itu selama 2025.

"Secara persentase angka kemiskinan di Pasaman Barat mencapai 7,00 persen pada 2024 lalu atau mencapai 31.477 jiwa dari 449.677 jiwa jumlah penduduk daerah itu. Ini tentu menjadi perhatian kami selama 2025 untuk menekannya," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Pasaman Barat Ikhwanri di Simpang Empat, Sabtu.

Untuk menekan angka kemiskinan itu, kata dia, Pemkab Pasaman Barat menyiapkan anggaran sebesar Rp167.541.899.574 yang tersebar pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

"Anggaran itu berada di Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Dinas Perumahan Pemukiman, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, dan lainnya," kata dia.

Secara umum pihaknya akan melakukan sejumlah upaya yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, dan mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan.

"Banyak variabel penyebab kemiskinan. Melalui dinas terkait nantinya akan membantu rumah tidak layak huni, sanitasi, bedah rumah, dan upaya lainnya," katanya.

Selain itu juga penyaluran bibit pertanian, perikanan sampai kepada pengentasan kemiskinan.

Kemudian, katanya, Pemkab Pasaman Barat menggandeng perusahaan melalui inovasi kolaborasi untuk kendalikan stunting dan kemiskinan melalui intervensi gizi sensitif terpadu.

"Kami berharap kolaborasi dengan perusahaan kelapa sawit itu bisa membantu rumah tidak layak huni, jamban, sambungan air minum, listrik, dan lainnya," kata Ikhwanri.

Dia menambahkan anggaran desa di daerah itu juga diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan dan pembangunan.