Dampak bencana alam, angka kemiskinan di Padang Panjang capai 610 jiwa

Padang Panjang (ANTARA) - Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan di kota Padang Panjang, Sumatera Barat, periode 2019-2024 terjadi peningkatan angka kemiskinan pada 2023 dari 5,24% menjadi 5,31%. Dengan presentase angka kemiskinan ekstrem 2023, 1,07 persen atau sebanyak 610 Jiwa.

Menyikapi hal ini, Pj. Walikota Padang Panjang, Sonny Budaya Putra, minta sinergitas dan kerja sama seluruh pihak terutama sinergitas lintas OPD untuk bersama-sama memberikan perhatian serius dalam percepatan aksi tindak lanjut penanganan angka kemiskinan di kota itu.

"Ini harus menjadi titik perhatian serius bagi kita bersama. Agar memfokuskan program kegiatan pada pengentasan kemiskinan dan stunting di Padang Panjang,” kata Sonny, pada rapat koordinasi di aula Bappeda, Jumat (1/11).

Menurut dia, pengangguran dan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah dalam menangani persoalan krusial ini dan perlu dukungan berbagai pihak, sehingga target penurunan angka kemiskinan yang diinginkan dapat tercapai.

"Upaya yang harus dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan yaitu mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan miskin. Melalui pemberian bantuan pendidikan gratis, kesehatan gratis, pemberdayaan ekonomi, dan meningkatkan produktivitas kelompok miskin," ungkap Sonny.

Ia menambahkan, upaya tersebut harus mengacu pada tiga strategi utama penanggulangan kemiskinan ekstrem. Meliputi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Sonny, meminta jajaran pemerintah daerah untuk segera melakukan rapat lengkap lintas OPD, camat, lurah, BUMN, BUMD dan pihak terkait lainnya untuk membahas langkah-langkah dan aksi yang akan dilakukan guna mempercepat penurunan angka kemiskinan tersebut.

"Kondisi atau faktor yang mempengaruhi kenaikan angka kemiskinan pada 2024 ini yaitu terjadinya bencana alam. Meliputi erupsi Gunung Marapi mulai dari Desember 2023 serta banjir bandang pada April dan Mei 2024," kata Plt Kepala Bappeda, Argus Saadah.

Menurut Argus, bencana alam yang terjadi mengakibatkan rusaknya infrastruktur serta kawasan lumbung pangan, permukiman dan mata pencaharian masyarakat. Untuk itu harus ada langkah-langkah strategis dalam menyikapi situasi dan kondisi ini sehingga perekonomian masyarakat dapat segera membaik.