Padang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumatra Barat (Sumbar) memandang kelebihan kapasitas di penjara bisa dikurangi dengan penerapan keadilan restoratif (Restorative Jusctice) secara maksimal dalam proses penegakan hukum.
"Penerapan Restorative Jusctice salah satu yang dibutuhkan untuk mengurangi kelebihan kapasitas penjara di Sumbar," kata Kepala Kanwil Kemenkumham Sumbar Amrizal usia penyerahan Remisi Kemerdekaan RI ke-79 di Padang, Sabtu.
Ia mengatakan dengan keadilan restoratif secara otomatis para pelaku pidana ringan tidak perlu dihadapkan ke pengadilan lalu berakhir di penjara.
Untuk diketahui, keadilan restoratif merupakan langkah penyelesaian suatu perkara pidana di luar persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, serta masyarakat umum untuk mencapai mediasi.
Saat ini instansi penegak hukum seperti Kepolisian serta Kejaksaan sudah memiliki memiliki dasar hukum sendiri untuk menerapkan keadilan restoratif bagi pelaku tindak pidana ringan.
Amrizal mengatakan saat ini kondisi penjara di Sumbar mengalami kelebihan kapasitas rata-rata di atas lima puluh persen dari daya tampung sebenarnya.
Untuk mengantisipasi hal tersebut pihaknya telah melakukan penambahan blok hunian di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang mengalami over kapasitas.
Hanya saja dengan penerapan keadilan restoratif diharapkan kelebihan kapasitas bisa lebih teratasi, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan serta norma hukum.
Sementara itu Kepala Divisi Pemasyarakatan Dwi Nastiti mengatakan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) se-Sumbar per Sabtu (17/8) tercatat sebanyak 6.708 orang terdiri dari narapidana serta tahanan.
Ribuan WBP tersebut tersebar di 23 Unit Pelaksana Teknisi (UPT) Pemasyarakatan yang berada di bawah naungan Kanwil Kemenkumham Sumbar yaitu Lapas, Lapas Khusus Anak, Lapas Narkoba, Rutan, hingga Cabang Rutan.
"Kami dari Kemenkumham Sumbar akan terus berupaya memberikan pembinaan-pembinaan serta bimbingan kepada para WBP di Sumbar," kata mantan Kepala Divisi Kanwil Kemenkumham Kepri.
Berita Terkait
Kunker Komisi VI di Sumbar, PLN kawal dengan listrik tanpa kedip
Rabu, 11 Desember 2024 21:45 Wib
Basarnas tangani tiga kejadian orang tenggelam di Sumbar
Rabu, 11 Desember 2024 19:09 Wib
Kejati Sumbar selamatkan uang negara Rp2,2 miliar dari penyidikan korupsi
Rabu, 11 Desember 2024 17:15 Wib
Pemkot Pariaman harapkan akses jalan Sumbar-Riau lancar jelang libur Nataru
Rabu, 11 Desember 2024 16:00 Wib
BNNP Sumbar identifikasi 523 kawasan rawan narkoba
Rabu, 11 Desember 2024 15:08 Wib
Pemkot Pariaman tangani 15 kasus orang terlantar sepanjang 2024
Rabu, 11 Desember 2024 15:05 Wib
Pemkab Pasaman Barat lakukan pendekatan sistematik tekan kemiskinan-stunting
Rabu, 11 Desember 2024 13:55 Wib
Cuaca sulitkan Tim Gabungan Agam cari nelayan tenggelam di Danau Maninjau
Rabu, 11 Desember 2024 12:55 Wib