Komitmen dan upaya terus dilakukan hingga pemerintah kota Padang Panjang berhasil melampaui target 100,36 persen sehingga menyandang gelar UHC Award level Utama, piagam dan penghargaan tersebut di serahkan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Jakarta, Kamis (8/8) bertempat di The Grand Ballroom TMII.
UHC Kota Padang Panjang, merupakan jaminan Kesehatan bagi seluruh warga, yang dikelola Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Dengan adanya UHC, masyarakat dijamin mendapatkan pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan pelayanan rumah sakit di kelas 3, baik rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta.
Pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/KIS) sejak 1 Januari 2014. Program ini diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Program JKN/KIS bertujuan untuk memberikan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan memberikan perlindungan finansial.
Dengan seluruh lapisan masyarakat mengikuti Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat adalah bentuk pengoptimalisasian UHC. Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai penyelenggara JKN memiliki 2 dua golongan yaitu golongan mampu dan tidak mampu.
Golongan mampu akan membayar premi sesuai dengan yang ditetapkan setiap bulannya. Sedangkan bagi golongan yang tidak mampu preminya akan dibayarkan oleh negara.
Khusus untuk masyarakat yang tidak mampu dan tidak memiliki akses asuransi Kesehatan di Padang Panjang, tidak perlu khawatir karena pemerintah menjamin masyarakat mendapatkan pelayanan Kesehatan secara gratis karena telah ditanggung oleh Pemerintah Daerah dengan cara mendaftar Kepersertaan JKN melalui UHC.
Keberhasilan Pemko menyediakan layanan kesehatan yang menyeluruh dengan capaian BPJS Kesehatan 100,36%, diakui Pemerintah Pusat lewat penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2024 Kategori Utama.
Penghargaan yang ditandatangani Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A ini diserahkan Wakil Presiden Prof. Dr (HC). K.H. Ma'ruf Amin kepada Penjabat (Pj) Wali Kota, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si, Kamis, (8/8/2024) di The Grand Ballroom TMII Jakarta.
Berada pada level utama Penjabat (Pj.) Walikota Padang Panjang, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si dengan tegas menyatakan tetap berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan memastikan semua warga mendapatkan hak kesehatan.
“Dengan penghargaan yang di terima, menjadi motivasi bagi pemkota Padang Panjang, untuk terus berinovasi dalam layanan kesehatan dan memperkuat sistem kesehatan masyarakat dimasa depan,” kata Sonny.
Menurut Pj Wako Sonny, penghargaan UHC Kategori Utama yang di raih Kota Padang Panjang, bukti komitmen yang dijalankan bersama berbagai pihak, namun upaya dan komitmen akan terus dilakukan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi setiap masyarakat Kota Padang Panjang.
“Tentunya kita tidak akan berhenti sampai disini, penghargaan ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagaimana kita bisa mempertahankan apa yang sudah diraih dan menjadikannya sebagai motivasi, agar kedepan UHC Padang Panjang, bisa lebih tinggi dan semua masyarakat dapat terakomodir dalam pelayanan kesehatan JKN,” ungkap Sonny.
Sementara itu pada penyerahan penghargaan UHC Award 2024 di Jakarta, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, mengapresiasi target UHC di Indonesia yang telah terwujud di atas 98 persen dari total penduduk dengan lebih dari 275 juta jiwa yang terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
“Pencapaian ini tidak lepas dari peran sinergi dan kolaborasi yang solid antara BPJS Kesehatan, kementerian/ lembaga, dan seluruh pemerintah daerah. Namun evaluasi tetap diperlukan secara terus-menerus terhadap pelaksanaan program ini. Terutama terkait permasalahan tunggakan peserta JKN-KIS dari kalangan mampu dan pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang macet,” kata Wapres.
Ia berharap permasalahan ini tidak akan menghambat upaya BPJS Kesehatan dalam memastikan tersedianya fasilitas kesehatan yang berkualitas serta kemudahan akses bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. (*)
