Pariaman (ANTARA) - Penjabat (Pj) Wali Kota (Wako) Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar) Roberia menanggapi terkait dengan 420 guru yang sudah berstatus Pendidikan Profesi Guru (PPG) gagal mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang formasinya di buka secara khusus oleh pemerintah setempat beberapa waktu lalu.
"Mereka satu jam pun tidak mengajar di Pariaman, lalu saya luluskan? Saya tidak mau menjadi orang yang kemudian saya menanggung beban itu," kata Roberia saat menjawab pertanyaan terkait berita viral batalnya 420 guru PPG dilantik jadi PPPK di Pariaman, Rabu.
Ia mengatakan jajarannya sudah mencoba meloloskan ratusan guru tersebut namun dirinya menegaskan kepada jajaranya untuk menjadikan mereka tidak memenuhi syarat (TMS).
Ia menjelaskan alasannya menjadikannya TMS karena ratusan guru PPG yang banyak berasal dari luar daerah mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Riau dan sejumlah daerah di Sumbar itu tidak mengajar di SD Negeri dan SMP Negeri di Pariaman.
Ratusan guru PPG itu, lanjutnya mendaftar karena mendapatkan informasi Pariaman salah satu daerah di Sumbar yang membuka seleksi PPPK guru PPG.
Padahal, kata dia pengangkatan PPPK di Pariaman yang dilakukan saat ini khusus untuk tenaga honorer yang sudah mengabdikan dirinya untuk daerah itu baik yang berpendidikan tinggi maupun tamatan SD.
"Jadi sejak awal saya tidak membuka ruang itu (penerimaan guru PPG yang belum mengabdikan diri di Pariaman)," katanya.
Robe mengatakan tenaga honorer yang baru satu tahun mengabdikan di Pariaman saja jadikan TMS oleh jajarannya apalagi yang belum pernah mengabdikan dirinya.
Ia menyampaikan dirinya sering berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan PPG sehingga dirinya mengambil kesimpulan adanya kesalahan pemahaman produk kebijakan dari kementerian terkait oleh guru PPG tersebut.
Selain itu, lanjutnya ratusan guru PPG tersebut mendaftar pada tahap II yang pada dasarnya saat ini masih dalam tahapan masa sanggah. Sedangkan yang dilantik hari ini sebanyak 588 orang merupakan tenaga honorer di Pariaman yang mengikuti seleksi pada tahap I.
Ia mengatakan jika Pariaman menerima pendaftaran 420 orang guru PPG tersebut dan sekitar 100 orang diantaranya saja yang lulus maka pihaknya akan kesulitan memposisikan mereka di sekolah negeri di daerah itu yang jumlahnya terbatas.
"Jadi masyarakat banyak yang tidak tahu, mereka ikut seleksi tahap II. Bagaimana mereka dilantik sedangkan mereka tidak memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi," tambahnya.
Untuk diketahui perwakilan guru PPG tersebut telah audiensi dengan Pj Wako Pariaman beberapa hari yang lalu. Namun di sejumlah media sosial disampaikan oleh oknum tertentu guru yang mengikuti PPPK di Pariaman batal dilantik. Hal tersebut memicu komentar negatif terhadap Pemkot Pariaman.
