Pemkot Pariaman tampung masukan banyak pihak susun RKPD 2025

Pariaman (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Pariaman, Sumatera Barat menampung masukan dari banyak pihak mulai dari tingkat rukun tetangga (RT), dusun, lalu dilanjutkan desa, kecamatan hingga kota guna menyempurnakan penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025.

"Sebelum kegiatan Musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) RKPD ini dilaksanakan, ada beberapa rangkaian tahapan yang telah dilakukan," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pariaman Hendri saat pembukaan Musrenbang RKPD 2025 tingkat Kota Pariaman di Pariaman, Rabu.

Ia menyebutkan adapun rangkaian kegiatan yang telah dilakukan yaitu diantaranya temu warga di tingkat RT dan dusun yang dilaksanakan pada Juli 2023, Musrenbang tingkat desa dan kelurahan pada Agustus sampai September 2023 yang diparalelkan dengan Musrenbang desa 2024.

Kemudian, selanjutnya dilaksanakan Musrenbang tingkat kecamatan yang dilaksanakan pada 26 sampai 29 Februari 2024, lalu Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2025 pada 6 Maret 2024, forum organisasi perangkat daerah 2024 pada 21 dan 22 Maret 2024, dan terakhir Musrembang tingkat kota yang dilaksanakan pada hari ini.

Ia mengatakan dengan banyaknya pihak yang terlibat maka diharapkan kegiatan tersebut dapat menjadi media pembentukan komitmen seluruh pemangku berkepentingan pembangunan dalam keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Selain itu, lanjutnya dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan rancangan APBD yakni sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara.

Ia menyampaikan Musrenbang RKPD 2025 tingkat Kota Pariaman dijadwalkan dilaksanakan selama dua hari yaitu hari ini dan besok dengan berbagai kegiatan yang diikuti oleh ratusan peserta yang berasal dari berbagai kalangan.

"Sejalan dengan sistem pembangunan nasional maka RKPD Kota Pariaman harus mengacu pada dokumen rancangan RKP provinsi dan RKP pusat terutama dilihat dari keterkaitan prioritas pembangunan dan kebijakan serta arah pembangunan yang akan dilaksanakan pada 2025," katanya.

Ia menyebutkan tujuan dilaksanakannya Musrenbang tersebut yaitu menyepakati permasalahan dan isu strategis, menyepakati prioritas pembangunan daerah, menyepakati program kegiatan, indikator, dan target kinerja, serta penentuan lokasi pelaksanaan program 2025.

Selanjutnya, kata dia penyelarasan program pembangunan daerah dengan sasaran prioritas pembangunan provinsi dan nasional. Lalu klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan yang merupakan kewenangan anggota berdasarkan aspirasi musrembang Kecamatan dan aspirasi yang dilakukan oleh DPRD.

Ia berharap masukkan dari peserta tidak saja dapat mencapai tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut namun juga menyesuaikan sesuai dengan rencana pembangunan baik tingkat pemerintah provinsi maupun pusat.