Padang (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Suwirpen Suib memotivasi siswa dan siswi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 8 Kota Padang untuk bisa membuka lapangan kerja sendiri usai lulus dari pendidikan yang dijalani.
"Membuka lapangan kerja sendiri atau berwirausaha, merupakan langkah strategis untuk mengurangi beban pemerintah dalam menekan angka pengangguran yang berpotensi meningkat setiap tahun," kata Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib di Padang, Senin.
Setelah lulus pendidikan formal, lanjut dia, jangan hanya berpikir untuk mencari pekerjaan, namun harus berani membuka lowongan kerja sendiri. Sebab, sudah banyak wirausahawan yang sukses dalam sektor apapun. Lulusan SMK juga bisa melakukan hal yang sama.
Ia mengatakan kunci kesuksesan bukan hanya sekadar skill atau faktor penunjang lainnya, namun juga doa dari orang tua. Untuk itu jadilah anak yang berbakti kepada keluarga teman maupun guru-guru yang menuntun untuk menuju kesuksesan. Dalam kesempatan itu Suwirpen juga menyerahkan bantuan untuk operasional sekolah.
"Semoga bantuan ini bisa bermanfaat dan menunjang lahirnya wirausahawan-wirausahawan baru setiap tahunnya," katanya.
Dalam kunjungan Suwirpen ke SMKN 8 Padang, ia juga melakukan kuis dengan melontarkan beberapa pertanyaan dan memberikan hadiah sebagai motivasi kinerja.
Untuk diketahui angka pengangguran di Sumbar masuk dalam peringkat delapan tertinggi nasional dengan angka 5,94 persen. Hal ini mengacu pada data terbaru Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2023.
Dengan TPT ini menjadikan Sumbar masuk daftar 10 provinsi dengan jumlah pengangguran tertinggi di Indonesia, menyusul Sumatera Utara 5,89 persen dan Papua Barat 5,38 persen.
Terkait pendidikan di Sumbar sebelumnya Suwirpen mengatakan, untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Sumbar ke depan. Sarana prasarana (Sapras) penunjang sektor pendidikan harus diperhatikan. Melihat kondisi sekarang masih banyak sekolah-sekolah yang kekurangan Sapras untuk belajar para siswa.
Dia menyebut banyak yang harus dibenahi pada sektor pendidikan, terutama untuk SMA dan SMK yang notabene adalah kewenangan pemerintah provinsi.
Pada evaluasi sebelumnya, banyaknya anak-anak SMA atau SMK yang tidak mendapatkan tempat pada sekolah-sekolah yang dianggap layak, hal itu harus menjadi perhatian semua pihak. Begitupun kelengkapan Sapras sekolah masih memprihatinkan.
"Jadi peningkatan SDM untuk menuju generasi emas 2045 tidak terlepas dari sektor pendidikan yang berjalan maksimal," katanya.
Berita Terkait
Kando Emil Pendaftar Pertama Balon Ketua DKP PWI Sumbar
Jumat, 10 Mei 2024 20:42 Wib
SPFC berharap renovasi GHAS bisa dimulai pertengahan Mei 2024
Jumat, 10 Mei 2024 15:34 Wib
BRIN pastikan penelitian menhir di Sumbar dilakukan pada 2024
Jumat, 10 Mei 2024 11:39 Wib
TPID tekan inflasi Sumbar lewat sejumlah kebijakan konkret
Jumat, 10 Mei 2024 11:38 Wib
Polres Agam tangkap warga Pekanbaru edarkan sabu-sabu
Jumat, 10 Mei 2024 11:37 Wib
Gubernur minta TJSLBU dukung program pemerintah
Kamis, 9 Mei 2024 19:59 Wib
Gubernur Sumbar: Jadikan bencana sebagai pelajaran
Kamis, 9 Mei 2024 19:59 Wib
Terus bergerak menuju Pilkada Pasbar 2024, Tuanku Mustika Yana daftar ke PKB
Kamis, 9 Mei 2024 19:04 Wib