Kemendikbud siap penuhi kekurangan guru ASN di Pesisir Selatan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan siap mengakomodir seluruh calon peserta seleksi guru penggerak dari Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan Iwan Syahril menyampaikan selain percepatan implementasi kurikulum merdeka belajar, kesiapan itu juga sejalan dengan kuatnya semangat belajar guru di daerah itu dalam dua tahun terakhir.

"Nanti tidak akan kami batasi. Daftar saja dulu," ungkapnya saat berbincang dengan Bupati Rusma Yul Anwar, CEO Teach First Indonesia Bukik Setiawan, perwakilan dari Kabupaten Sanggau dan Bantaeng di Jakarta, Rabu (14/9).

Tidak hanya guru penggerak Kemendikbud juga bakal mengakomodir pengajuan untuk pengangkatan para guru, mengingat Pesisir Selatan masih banyak kekurangan guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).

Meski demikian menurut Dirjen daerah harus membuat perencanaan dan data yang lengkap tentang kebutuhan di tempat masing-masing, sehingga permintaan itu bisa terukur.

Dirinya tak menampik kekurangan guru berstatus ASN bukan saja terjadi di Pesisir Selatan, namun hampir di seluruh daerah di Indonesia. Ia mencontohkan dari 100 yang mendaftar, yang lolos persyaratan hanya sekitar 70 persen.

"Dinas Pendidikan itu layaknya Kementerian Pendidikan, bisa bikin perencanaan sendiri," terangnya.

Menurutnya calon guru yang diusulkan hendaknya benar-benar orang yang berkeinginan kuat menjadi guru, sehingga memiliki nilai sebagai seorang pendidik, bukan sekedar mengajar.

Betapa tidak, profesi serangan guru sangat strategis, bahkan sangat menentukan masa depan sebuah bangsa maupun daerah dalam jangka panjang atau sekitar 30 tahun.

Karena itu, lanjut Dirjen pihaknya bakal mengganti metode perekrutan. Selama calon guru pelatihan dahulu sebelum direkrut, namun ke depan perekrutan dilakukan sebelum pelatihan.

Artinya mereka yang memasuki pelatihan atau pendidikan guru adalah mereka yang memang berniat menjadi guru. Upaya itu telah dilakukan di banyak negara maju seperti Singapura dan Finlandia.

"Mereka nanti kita biayai semuanya. Tapi jika ada yang mundur ketika pendidikan, maka wajib mengembalikan uang negara," ujar Dirjen.

Pada kesempatan itu Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat Rusma Yul Anwar menyampaikan penegasan Dirjen merupakan harapan baru bagi bagi dunia pendidikan di daerah itu.

Kekurangan guru berstatus ASN di Pesisir Selatan tercatat sebanyak 2.500 orang. Sedangkan yang telah lulus sebagai guru penggerak lebih dari 100 orang, cukup banyak dari daerah lain di Sumatera Barat.

"Kami atas nama pribadi dan pemerintah kabupaten mengucapkan terima kasih atas peluang itu," sebut bupati.

Bupati mengusulkan perekrutan dan seleksi guru harus diambil alih pemerintah pusat, sehingga melahirkan para profesional yang benar-benar menjiwai sebagai seorang pendidik.

Jika masih diserahkan pada daerah, rawan terjadi tindakan subjektif akibat berbagai faktor seperti kekeluargaan, pertemanan atau bahkan titipan secara politik.

Kendati demikian proses usulan formasi dan penempatan mesti dikoordinasikan dengan daerah. Sebab yang bakal memakai para guru itu nantinya adalah daerah, sehingga sesuai dengan kebutuhan.

"Kami optimis jika itu dilakukan bangsa ini akan maju. Kita harus punya tanggung jawab moril terhadap bangsa dan generasi pewarisnya kelak," tegas bupati.