Padang (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumatera Barat menyatakan komitmen untuk mewujudkan pengarustamaan gender dalam memberikan pelayanan kepada pemangku kepentingan terkait.
"Dalam rangka menindaklanjuti amanat Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000. kami menyatakan komitmen untuk siap mengimplementasikan pengarustamaan gender dalam memberikan pelayanan," kata Kepala Kanwil Direktorat Perbendaharaan Negara Sumatera Barat Heru Pudyo Nugroho di Padang, Selasa.
Ia menyampaikan hal itu pada kegiatan diskusi Implementasi Pengarustamaan gender dalam acara Stakeholders Day dengan tema “Membangun Kesetaraan Untuk Mencapai Kesetaraan Pembangunan”.
Menurut dia pihaknya akan terus meningkatkan kualitas layanan terhadap seluruh pemangku kepentingan untuk mengawal APBN baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban dengan mengedepankan prinsip pengarustamaan gender.
"Sebagai pengelola fiskal Sumbar Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumbar harus memastikan setiap pengeluaran APBN memiliki dampak positif terhadap masyarakat," kata dia.
Dalam mengimplementasikan pengarusutamaan gender pihaknya memastikan semua pemangku kepentingan memperoleh akses, kontrol, partisipasi dan manfaat yang sama terhadap layanan yang diberikan tanpa membedakan Suku Ras Agama dan Gender.
"Kemudian anggaran responsif gender juga telah dibuat dengan memperhatikan seluruh aspek kebutuhan pemangku kepentingan yaitu dari sisi pengalaman, kebutuhan, aspirasi dan kendala yang dihadapi pihak terkait baik laki-laki dan perempuan dan penyandang disabilitas," katanya.
Sementara narasumber dari Kementerian Keuangan Yudi Irmawan menyampaikan implementasi pengarustamaan gender telah dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan.
Kementerian keuangan juga telah melakukan peningkatan kebijakan yang responsif gender terhadap pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal sesuai tugas pokok dan fungsi kementerian keuangan.
"Saat ini maturity level implementasi pengarustamaan gender Kementerian Keuangan telah mencapai tahap mentor, sehingga dapat dijadikan benchmark dalam implementasi pengarustamaan gender," kata dia.
Sementara Ketua Pusat Studi Gender dan Pembangunan Universitas Negeri Padang Dr Fatmariza mengatakan hampir separuh dari jumlah penduduk Indonesia saat ini adalah perempuan.
"Jika kebijakan pembangunan mengedepankan pengarustamaan gender maka kaum perempuan akan berdaya sehingga negara menjadi kokoh," katanya.
Kanwil DJPB Sumbar berkomitmen wujudkan pengarustamaan gender
Diskusi Implementasi Pengarusutamaan gender dalam acara Stakeholders Day dengan tema “Membangun Kesetaraan Untuk Mencapai Kesetaraan Pembangunan” digelar oleh DJpb Sumbar di Padang, Selasa. (Antara/Ikhwan Wahyudi)
