Pemprov Sumbar nilai ada pembelokan informasi dalam polemik pembelian mobil dinas gubernur

Padang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menilai ada pembelokan informasi soal polemik pengadaan mobil dinas baru Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar sehingga narasi yang beredar di publik cenderung bias dan tidak tepat.

"Secara teknis pemerintahan, keputusan untuk pengadaan mobil dinas baru gubernur dan wakil gubernur sudah tepat, namun oleh pihak yang mengkritik memandang pembelian kendaraan dilepaskan dari aspek penanganan COVID-19," kata Kepala Biro Umum Pemprov Sumbar, Rosail Akhyari di Padang, Kamis.

Ia mengemukakan penggantian kendaraan gubernur dan wagub adalah bagian dari meningkatkan upaya penanganan COVID-19 apalagi gubernur sebagai ketua Satgas mobilisasinya luar biasa.

"Sehingga jika tetap menggunakan kendaraan dinas yang lama maka gubernur tidak optimal berkegiatan," kata dia.

Menurutnya selain tidak optimal kondisi kendaraan lama tersebut sudah masuk kategori level membahayakan dan jika gubernur celaka tidak ternilai kerugiannya.

"Oleh sebab itu perlu dilakukan penyediaan kendaraan dinas yang akhirnya dipilih Pajero Sport dakar 4x4 dengan kapasitas mesin 2.400 CC atau jauh dibawah standar, bahkan malah lebih bagus mobil kepala dinas," katanya.

Dalam pengadaan kendaraan dinas tersebut pihaknya mengacu Permendagri soal standar sarana dan prasarana maka untuk gubernur mesti disiapkan kendaraan dengan jenis satu jeep dan satu sedan.

Dalam permendagri tersebut untuk jeep kapasitas 4.200 CC dengan harga pembelian minimal Rp2,5 miliar.

Akan tetapi karena sudah dilakukan refokusing anggaran akhirnya anggaran untuk pembelian kendaraan dinas dari Rp5 miliar menjadi Rp2,9 miliar untuk dua kendaraan.

Dengan anggaran Rp2,9 miliar tersebut pihaknya membeli dua kendaraan yaitu Pajero Sport dakar 4x4 dan Hyundai Palisade senilai Rp2 miliar dan sisanya Rp900 juta dikembalikan.

Oleh sebab itu ia merasa heran jika ada yang menyatakan pembelian kendaraan ini tidak tepat karena sedang pandemi, sementara kendaraan tersebut bagian dari penunjang pengendalian pandemi.

"Saat pandemi gubernur lebih sibuk, kalau bupati dan wali kota urusan kabupaten sementara gubernur urusannya lintas kabupaten dan kota," kata dia.

Ia menceritakan jika pagi gubernur ke Solok maka siang sudah berada di Pasaman dengan jarak tempuh 400 kilometer.

Pada sisi lain ketika ada bencana alam di daerah maka untuk membuat keputusan yang tepat gubernur harus berada di lokasi dan tentu saja untuk mencapainya butuh kendaraan yang prima.

"Bisa dibayangkan betapa kemaslahatan kehadiran gubernur di lokasi karena akan lahir kebijakan yang menyangkut orang banyak yang jika diuangkan tidak ada apa-apanya dibandingkan harga mobil dinas baru," ujarnya.

Oleh sebab itu ia menyayangkan ada pihak yang mengatakan gubernur dan wakil gubernur tidak memiliki kepedulian karena mobil baru tersebut.

"Gubernur itu pihak yang menggunakan mobil baru, tidak tahu apa-apa dan tugas saya sebagai biro umum menyediakan kendaraan yang memadai," katanya.

Ia menilai kritik soal pembelian mobil dinas baru salah sasaran dua kali karena yang pertama pihak yang mengkritik sebenarnya tahu proses pengadaan tersebut namun hanya melihat aspek politik semata.

"Lalu pengadaan ini malah dalam rangka menangani pandemi itu sendiri, kalau dimasukan dalam matriks ini digunakan gubernur mengecek rumah sakit di kabupaten kota," katanya.

Ia berpendapat kendaraan dinas bukan urusan gubernur karena tugasnya jauh lebih besar adalah memimpin pemerintahan.

Terkait dengan adanya pihak yang mempertanyakan mengapa mobil dinas lama tidak layak padahal baru enam tahun. Ia mengatakan jangan membandingkan pemakaian kendaraan dinas gubernur dengan mobil harian.

"Kalau warga biasa bawa kendaraan cuma untuk ke kantor dan belum penan diganti piringan rem, kalau kendaraan gubernur enam tahun sudah tujuh kali diganti, apalagi kecepatan kendaraan dinas gubernur rata-rata diatas 100 kilometer per jam," katanya.

"Artinya bukan kendaraan yang salah karena penggunaan intensitasnya tinggi untuk menunjang operasional gubernur," ujarnya.

Sebelumnya Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi akhirnya menyerahkan mobil dinas baru untuk operasional Satgas COVID-19 setelah sebelumnya pembelian mobil tersebut mendapatkan banyak kritik dari sejumlah partai politik di DPRD Sumbar.

"Mencermati isu mobil dinas dalam dua hari ini, saya atas nama pribadi dan pemerintah terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak karena telah menimbulkan keresahan dan jadi pembicaraan publik," kata Mahyeldi.