Padang (ANTARA) - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengharapkan dukungan Komisi IX DPR RI dalam penanganan dan pengendalian COVID-19 di daerah itu sekaligus memberikan masukan dan solusi untuk meningkatkan cakupan vaksinasi.
"Kita berharap dengan kedatangan Komisi IX ini, ke depan penanganan COVID-19 di Sumbar bisa lebih baik lagi," katanya di Padang, Jumat.
Ia mengatakan itu saat menyambut kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI dalam rangka meninjau penanganan COVID-19 di Sumbar.
Kepala Dinas Kesehatan Sumbar Arry Yuswandi mengatakan hingga hari ini total 48.441 orang warga Sumbar telah dinyatakan positif terinfeksi COVID-19. Sebanyak 44.295 orang atau 91,44 persen diantaranya dinyatakan sembuh.
Ia menerangkan kendala dalam penanganan COVID-19 di daerah itu diantaranya makin menurunnya proses tracing dan tracking disebabkan keengganan masyarakat yang terkontak erat untuk tes swab.
Kemudian tenaga tracer di Puskesmas punya beban ganda karena juga bertugas sebagai vaksinator. Namun persoalan itu mulai teratasi karena dibantu Babinsa dan Bhabintamtibmas di lapangan.
Ia memaparkan terkait vaksinasi tahap I dan II, sasaran di Sumbar 882.307 orang sementara capaian secara umum di angka 23,44 persen.
Vaksinasi lansia masih cukup rendah dari 442.033 orang sasaran baru tervaksinasi 2,36 persen atau 10.435 lansia.
Kendala vaksinasi untuk lansia adalah informasi yang tidak sampai secara menyeluruh pada lansia sehingga masih ada keengganan lansia untuk divaksin.
"Untuk hal ini butuh pendekatan yang lebih efektif," katanya.
Selain itu ada pula kendala kesehatan. Setelah lansia bersedia divaksin ternyata setelah diperiksa tidak memenuhi syarat rata-rata karena hipertensi.
Meski demikian ia optimis ke depan cakupan vaksinasi di Sumbar bisa terus terdongkrak salah satunya dengan upaya menggelar Gebyar Serentak Vaksinasi COVID-19 untuk pelayan publik, lansia, pra lansia serta tenaga pendidikan yang telah dilakukan pada 16 Juni 2021.
Ke depan Pemprov Sumbar juga akan meminta dukungan dari lembaga keagamaan seperti MUI untuk menyosialisasikan vaksin OVID-19.
Pimpinan rombongan Komisi IX DPR RI Ansory Siregar mengatakan kunjungan kerja spesifik itu dilakukan dalam rangka pengawasan vaksinasi, menghimpun data dan informasi yang komprehensif dan akurat tentang akses vaksin dan vaksinasi di Sumbar.
Kemudian menganalisa kebijakan yang telah dan akan ditempuh pemerintah daerah dalam vaksinasi.
"Maki juga meminta masukan apakah ada masalah dalam persiapan, pelaksanaan dan pasca vaksinasi di Sumbar," katanya.
Data yang terhimpun itu nanti akan dibawa ke pusat sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam kebijakan vaksinasi ke depan.
