Padang, (ANTARA) - Ketua Komisi I DPRD Sumatera Barat Syamsul Bahri meminta pemerintah daerah agar pembangunan jembatan di Nagari Katiagan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat segera dilakukan karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat.
"Kami minta Pemkab Pasaman Barat berkoordinasi dengan Pemprov Sumbar terkait persoalan ini. Tanpa jembatan, daerah ini terancam terisolir karena tidak ada jalan yang dapat menghubungkan nagari (desa adat) dengan kecamatan," kata dia di Padang, Minggu
Menurut dia, hasil alam daerah itu didistribusikan ke Kabupaten Agam karena akses darat ke Agam lebih mudah dilalui namun memakan waktu cukup lama.
"Jika ke daerah Pasaman Barat harus melalui daerah aliran sungai menggunakan perahu karena tidak ada jembatan penghubung," katanya.
Ia mengatakan Nagari Katiagan memiliki potensi yang harus dioptimalkan terutama pada sektor pertanian dan perkebunan.
Dari informasi yang dikumpulkan di lapangan, kata dia, masyarakat sangat membutuhkan jembatan tersebut dan pengajuan telah dilakukan berkali-kali namun belum terealisasi hingga sekarang.
Nagari Katiagan memiliki 1.200 kepala keluarga dan mereka sangat terbatas ke pusat kecamatan karena hanya dapat menggunakan perahu. Nagari Katiagan dan pusat kecamatan dipisahkan sungai besar.
Pusat pemerintahan Kecamatan Kinali sekitar 35 kilometer dan pusat Kabupaten Pasaman Barat sejauh 45 kilometer. Akses yang terbatas dan daerah yang berhadapan dengan Samudera Hindia membuat 80 persen warga di daerah itu bekerja sebagai nelayan.
"Selain itu ada petani, wiraswasta, guru, dan lainnya," kata dia.
Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Sumbar Muzli M Nur mengatakan Nagari Katiagan secara geografis masuk pada teritorial Kabupaten Pasaman Barat namun pada Kepala Keluarga (KK) banyak yang tercatat pada Kabupaten Agam.
Hal tersebut disebabkan letak daerah yang ada di perbatasan.
“Akses menuju Katiagan melalui jalur laut dan membelah beberapa anak sungai, untuk sementara masyarakat juga menggunakan perahu ponton untuk menyeberang. Mereka butuh jembatan untuk akses jalan agar lebih cepat ke pusat kecamatan,” katanya.
Berita Terkait
BKSDA Sumbar tangani lima konflik satwa liar di dua kabupaten
Minggu, 28 April 2024 15:04 Wib
Bawaslu Pasaman Barat evaluasi 32 panwaslu kecamatan existing
Minggu, 28 April 2024 14:22 Wib
Pemkot Pariaman evaluasi pelaksanaan Piaman Barayo
Minggu, 28 April 2024 14:20 Wib
DJPb: Ekonomi Sumbar membaik di saat perlambatan ekonomi global
Minggu, 28 April 2024 9:42 Wib
Gubernur: Ruas tol Padang-Sicincin tuntas Juli 2024
Sabtu, 27 April 2024 19:29 Wib
Pemkot Pariaman catat PAD parkir Libur Lebaran Rp51,6 juta
Sabtu, 27 April 2024 18:30 Wib
Pariaman wacanakan tampilkan hiburan di empat objek wisata berbayar saat lebaran
Sabtu, 27 April 2024 18:28 Wib
42 peserta ikuti evaluasi existing pembentukan Panwaslu Kecamatan di Agam
Sabtu, 27 April 2024 15:03 Wib