Padang, (Antara Sumbar) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat meminta Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi setempat untuk mampu memberi solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat.
"Dalam perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK), Balitbang masih dibentuk menjadi perangkat daerah, namun selama ini kinerja lembaga tersebut belum efektif membantu masyarakat," kata Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius di Padang, Selasa.
Sebetulnya, kata dia, keberadaan Balitbang sangat dibutuhkan. Karena para ahli dan peneliti yang berkumpul di sana sangat diharapkan dapat melahirkan temuan-temuan baru yang berguna bagi masyarakat dan pemikirannya dipakai pemerintah dalam mengambil kebijakan.
Untuk itu pada perubahan SOTK ini diharapkan lembaga tersebut dapat berkembang sesuai fungsinya.
Ia menyarankan Balitbang untuk segera berbenah, termasuk membuat baju khusus untuk pegawai lembaga itu karena tugasnya meriset dan meneliti sehingga pola pikirnya juga akan berubah.
"Kami mendukung dibentuknya Balitbang ini, namun dukungan tersebut juga harus berbarengan dengan prestasi yang bagus," ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Sumbar, Devi Kurnia mengatakan pembentukan Balitbang sudah sesuai dengan hasil pemetaan yang dilakukan bersama Kementerian Dalam Negeri.
"Dalam menentukan arah kebijakan ke depan, tidak cukup hanya dengan mengandalkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai eksekutor program pembangunan," kata Devi.
Jika tidak ada riset maka yang dapat dijangkau hanya besaran anggaran yang dihabiskan, dan tidak dapat mengukur seberapa besar dampak positif atau negatif program pembangunan bagi masyarakat.
Oleh karena itu, ujarnya, Pemerintah Provinsi Sumbar membentuk Balitbang yang terdiri dari dua bidang dengan tipe C.
"Jika selama dua tahun tidak menunjukkan eksistensi sesuai dengan tugasnya, maka lembaga tersebut akan ditinjau kembali keberadaannya," tambah dia. (*)
"Dalam perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK), Balitbang masih dibentuk menjadi perangkat daerah, namun selama ini kinerja lembaga tersebut belum efektif membantu masyarakat," kata Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius di Padang, Selasa.
Sebetulnya, kata dia, keberadaan Balitbang sangat dibutuhkan. Karena para ahli dan peneliti yang berkumpul di sana sangat diharapkan dapat melahirkan temuan-temuan baru yang berguna bagi masyarakat dan pemikirannya dipakai pemerintah dalam mengambil kebijakan.
Untuk itu pada perubahan SOTK ini diharapkan lembaga tersebut dapat berkembang sesuai fungsinya.
Ia menyarankan Balitbang untuk segera berbenah, termasuk membuat baju khusus untuk pegawai lembaga itu karena tugasnya meriset dan meneliti sehingga pola pikirnya juga akan berubah.
"Kami mendukung dibentuknya Balitbang ini, namun dukungan tersebut juga harus berbarengan dengan prestasi yang bagus," ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Sumbar, Devi Kurnia mengatakan pembentukan Balitbang sudah sesuai dengan hasil pemetaan yang dilakukan bersama Kementerian Dalam Negeri.
"Dalam menentukan arah kebijakan ke depan, tidak cukup hanya dengan mengandalkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai eksekutor program pembangunan," kata Devi.
Jika tidak ada riset maka yang dapat dijangkau hanya besaran anggaran yang dihabiskan, dan tidak dapat mengukur seberapa besar dampak positif atau negatif program pembangunan bagi masyarakat.
Oleh karena itu, ujarnya, Pemerintah Provinsi Sumbar membentuk Balitbang yang terdiri dari dua bidang dengan tipe C.
"Jika selama dua tahun tidak menunjukkan eksistensi sesuai dengan tugasnya, maka lembaga tersebut akan ditinjau kembali keberadaannya," tambah dia. (*)
