Peringkat 1 indeks ETPD, Padang Panjang komit perluas transaksi digital

id ETPD Padang Panjang

Peringkat 1 indeks ETPD, Padang Panjang komit perluas transaksi digital

Pj. Wako Sonny BP : Percepatan dan perluasan digitalisasi QRIS dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi berbagai transaksi. (Antara/ Isril/ HO)

Padang Panjang (ANTARA) - Pj. Walikota Padang Panjang Sumatera Barat Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si menyebutkan, sejak 2017 Kota Padang Panjang menjadi daerah tercepat dalam implementasi digitalisasi 100%.

Hal itu disampaikannya pada High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Jumat (9/8/) Balaikota. Hal itu menunjukkan Pemkot Padang Panjang, komitmen dalam mewujudkan Padang Panjang sebagai kota smart.

“Percepatan dan perluasan digitalisasi dengan transaksi menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard. (QRIS) diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam berbagai transaksi,” Sebut Sonny.

Keberhasilan Padang Panjang tersebut, menjadi motivasi untuk terus memperluas digitalisasi.

“Kita akui, potensi kita belum termaksimalkan. Untuk itu, perlu adanya percepatan dan perluasan digitalisasi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat," harap dia.

Sonny, juga berharap OPD proaktif melakukan langkah konkret terkait percepatan dan perluasan digitalisasi tersebut

"Mari kita dukung bersama gerakan ini agar semakin masif dan terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari," harap dia.

Deputi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumbar, Dandy Indarto Seno, pada kesempatan tersebut mengungkapkan, Padang Panjang berhasil meraih peringkat 1 indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) semester 1-2023 dengan skor 98,5 di Sumatera Barat.

"Meskipun volume transaksi QRIS pada triwulan II-2024 mengalami fluktuasi, namun secara keseluruhan menunjukkan angka yang sangat tinggi, yaitu 144.051 transaksi dengan nilai lebih dari Rp21,7 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Padang Panjang semakin akrab dengan transaksi digital," sebut Dandy Indarto

Pj Sekdako, Dr, Winarno, M.E sebagai Ketua TP2DD menjelaskan, Pemkot telah melakukan berbagai upaya digitalisasi, seperti elektronifikasi belanja dan pendapatan daerah termasuk pajak PBB-P2.

“Sejak 2017, kita juga telah menerapkan sistem cashless untuk belanja daerah. Ini semua bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi dan kualitas pelayanan publik di Padang Panjang," kata Winarno.

Hadir pada kesempatan tersebut kepala OPD di lingkungan pemerintah kota padang Panjang, Camat dan undangan lainnya.