Padang Panjang (ANTARA) - Mencegah adanya pelanggaran pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Calon DPD RI dapil Sumbar, Bawaslu kota Padang Panjang melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan pengawasan PSU di sejumlah TPS.
Ketua Bawaslu Padang Panjang, Hidayatul Fajri menyebutkan terkait partisipasi pemilih, bahwa partisipasi pemilih pada pelaksanaan PSU ini menurun.
"Berdasarkan hasil pengamatan dan pemantauan langsung di TPS memang ada penurunan jumlah pemilih jika dibandingkan pada Februari lalu," kata Hidayatul Fajri.
Menurut dia, penurunan angka partisipasi pemilih karena berbagai alasan yang akhirnya membuat mereka tidak datang ke TPS, diantaranya singkatnya waktu sosialisasi pelaksanaan PSU kepada para pemilih sehingga menurunnya antusias pemilih datang ke TPS.
Hal ini juga dapat disebabkan saat ini masih dalam suasana libur sekolah sehingga banyak pemilih yang masih liburan atau tengah sibuk mempersiapkan tahun ajaran baru.
“KPU dan Bawaslu sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mengajak masyarakat datang ke TPS, menggunakan hak pilihnya pada PSU ini seperti meminta kepada ketua RT untuk mengajak warganya baik secara langsung ataupun melalui grup whatsapp RT. Namun kembali lagi pada antusias masyarakat itu sendiri," jelas dia.
Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas, Roby Hadi Putra berharap KPU beserta jajaran dapat melaksanakan PSU sebagaimana prosedur dan aturan yang berlaku, jumlah surat suara yang diterima harus sesuai dengan jumlah DPT+cadangan 2 persen.
"Kami berharap, pelaksanaan PSU tidak ada kendala, mulai dari tahap pemungutan hingga penghitungan suara dapat berjalan aman dan lancar," sebut Roby.
Sementara itu Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Winda Aprizona mengatakan, berdasarkan monitoring yang dilaksanakan sejak pukul 07.00 WIB, keseluruhan proses pelaksanaan PSU berlangsung kondusif dan tidak ditemukan adanya potensi pelanggaran.
“Kepada masyarakat, apabila ditemukan dugaan pelanggaran pada proses pelaksanaan PSU, kami menghimbau untuk segera laporkan ke Bawaslu kota Padang Panjang untuk dapat ditindaklanjuti,” ujar Winda.
