Plh. Wako Padang Panjang, perempuanharus terlibat dalam pengambilan kebijakan

Padang Panjang (ANTARA) - Plh. Walikota Padang Panjang Sumatera Barat, Dr. Winarno, M.E, menyebutkan perempuan harus terlibat dalam pengambilan kebijakan responsif gender karena kesetaraan gender adalah persoalan pokok pembangunan.

"Perempuan yang berperan sebagai subjek pembangunan, sangat penting untuk terlibat langsung dalam pengambilan kebijakan responsif gender, perempuan, anak dan kelompok rentan. Kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban," sebut Winarno pada sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG), Selasa (2/7) yang diselenggarakan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPKBPPPA).

Menurut dia peran pemerintah dalam PUG sangat penting, untuk memastikan bahwa kebijakan program dan upaya PUG di tingkat daerah dapat berjalan secara efektif dan harmonis, karena PUG juga salah satu program strategis dalam mewujudkan kesetaraan gender.

"Pengarusutamaan gender merupakan persamaan derajat perempuan yang mendedikasikan intelektualitas, gagasan, dan perjuangannya untuk mendobrak ketidakadilan yang dihadapi,” sebut Winarno.

Sosialisasi PUG diikuti lembaga masyarakat dan organisasi perempuan dengan narasumber Plt. Kepala Bappeda, Argus Saadah, S.Sos, M.Si, Kepala DSPPKBPPPA, Drs. Osman Bin Nur, M.Si, Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan DP3APPKB Provinsi Sumatera Barat, Mulyadi, SE, MM.

"Diharapkan peserta terpatri sensitif gender yaitu kemampuan dan kepekaan sesorang dalam melihat dan menilai hasil-hail pembangunan serta relasi antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan masyarakat. Ini juga peran dari ibu-ibu semua untuk menyuarakan kesetaraan gender di Padang Panjang,” harap dia.

Melalui kegiatan teraebut, Winarno juga berharap dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat, khususnya dalam hal kesetaraan gender untuk mencapai pembangunan yang berkulitas. Terutama bagi perempuan dan pemenuhan serta perlindungan perempuan di Kota Padang Panjang. (*)