BPS : Pendapatan masyarakat Pesisir Selatan 2023 naik signifikan

Painan (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan terjadinya kenaikan pendapatan masyarakat Pesisir Selatan, Sumatera Barat secara signifikan pada 2023 dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan terkonfirmasi dari naiknya porsi belanja non-makanan rumah tangga di negeri berjuluk 'Negeri Sejuta' Pesona itu, sekaligus merupakan indikator bertambahnya pendapatan pada periode tersebut.

"Itu pertanda meningkatnya taraf kesejahteraan masyarakat," ungkap Kepala BPS Pesisir Selatan Hendro Seprita Deza di Painan, Kamis 28 Juni.

Berdasarkan data yang dirilis BPS porsi paling besar pengeluaran rumah tangga di Pesisir Selatan hingga kini masih untuk memenuhi kebutuhan makanan yang mencapai 55,48 persen.

Namun pada 2023 belanja komposisii belanja non-makanan mengalami peningkatan menjadi 44,42 persen atau naik sebesar 40 basis point dibandingkan 2022 yang hanya 44,02 persen.

Sugeng melanjutkan naiknya porsi belanja non-makanan merupakan gejala semakin membaiknya kesejahteraan masyarakat, karena pendapatan sudah bisa membeli kebutuhan lain atau untuk modal usaha.

Menurutnya berdasarkan hukum Ernest Engel BB yang seorang ekonom dan pakar statistik belanja non-makanan bakal akan mengalami kenaikan seiring bertambahnya pendapatan rumah tangga.

"Sebaliknya, persentase belanja makanan otomatis akan turun," terangnya.

Selain dari porsi pengeluaran rumah tangga, naiknya tingkat kesejahteraan masyarakat Pesisir Selatan juga ditandai dengan statistik kepemilikan hunian pribadi yang terus tercatat naik.

Pada 2022 jumlah keluarga yang tinggal di rumah milik sendiri hanya di kisaran 77,20 persen saja. Jumlah itu meningkat menjadi 81,54 persen pada 2023. Sisanya menyewa, tinggal di rumah dinas atau keluarga.

"Jadi, dengan pendapatan yang meningkat, kemampuan untuk memiliki rumah sendiri pun semakin kuat," tuturnya.

Secara terpisah Kepala Bappeda-Litbang Pesisir Selatan Hadi Susilo menyampaikan muara dari pembangunan negara maupun daerah adalah kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah kabupaten dalam RPJMD 2021-2026 menjadikan komoditi unggulan sebagai tumpuan mewujudkan kesejahteraan umum dan kemandirian daerah dengan memperkuat hilirisasi.

Komoditi unggulan lokal mesti mendapatkan nilai tambah melalui sentuhan industri, sehingga memberikan dampak positif yang tidak hanya bagi petani tapi juga pelaku industri.

"Selama ini kita belum terlalu merasakan nilai tambah itu, karena kita masih menjual dalam bentuk bahan mentah," tuturnya.

Pemerintah kabupaten menurutnya saat ini telah mendirikan dua sentra industri, yakni sentra minyak Atsiri di Kecamatan Lunang dan sentra Gambir di Kecamatan Sutera.

Selain itu juga membangun PLUT sebagai pusat pelayanan UMKM, sehingga pelaku usaha industri memudahkan pengurusan perizinan usaha dan pemasaran produk.

"Jangan sampai kita menjadi pasar bagi produk yang bahan mentahnya dari kita sendiri," sebutnya.